MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Mantan Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iman Hud dituntut 5 tahun penjara atas kasus dugaan korupsi Penyalahgunaan Honorarium atau Honorarium Fiktif Tunjangan Operasional Satpol PP Kota Makassar di 14 kecamatan tahun anggaran 2017-2020.
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Soetarmi mengatakan, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan Suwono dan Nining disebutkan, terdakwa Iman Hud terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
"Atas dasar itulah JPU menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iman Hud, dengan pidana penjara selama 5 tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan," ujar Soetarmi, Rabu (30/8/2023).
Selain itu, tuntutan yang dibacakan JPU Kejati Sulsel dalam sidang lanjutan kasus ini di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Makassar, Selasa (29/9/2023) kemarin juga disebutkan, selain pidana penjara, terdakwa Iman Hud juga dituntut hukuman membayar denda sebesar Rp300 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Tuntutan yang sama juga diberikan kepada terdakwa Abdul Rahim. Di mana, mantan Kasi Pengendali dan Operasional Satpol PP Kota Makassar dituntut pidana penjara selama 5 tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa tahanan dan juga dituntut membayar denda sebesar Rp300 juta.
"Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan kurungan," sebutnya.
