MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar mulai melaksanakan evaluasi kepada 12.890 pegawai pendukung non ASN Laskar Pelayanan Publik Berintegritas (Laskar Pelangi).
Evaluasi tersebut berlangsung selama lima hari mulai pada tanggal 5 hingga 9 September 2023.
Para pegawai Laskar Pelangi ini akan menjalani evaluasi berupa tes. Adapun tes evaluasi Laskar Pelangi yakni Sistem Computer Assisted Test (CAT) dan tes melalui metode wawancara.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan tes evaluasi Laskar Pelangi harus dilaksanakan sekali dalam setahun. Hal itu, sesuai dengan yang tertuang pada Peraturan Wali Kota (Perwali).
"Alhamdulillah, dalam Perwali harus di lakukan evaluasi setahun sekali," ucap Danny Pomanto, sapaan akrabnya, Rabu (6/9).
Evaluasi ini, kata Danny, untuk melihat kinerja dari para pegawai Laskar Pelangi. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi penentu kinerja para pegawai Laskar Pelangi. Mereka yang tidak lulus dalam tes evaluasi berisiko mengalami pemutusan kontrak kerja.
"Ada yang malas dan turun performanya yah terpaksa tidak lulus," terang Danny.
Dengan adanya pemutusan kontrak, tentunya akan terjadi kekosongan. Maka dari itu, Danny menyebut kekosongan tersebut akan diisi dengan melakukan perekrutan pegawai Laskar Pelangi yang baru.
"Yang tidak lulus itu, kami akan rekrut Laskar Pelangi baru," tutup Danny.
Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Makassar, Akhmad Namsun mengatakan tes ini bertujuan untuk memilih pegawai yang layak untuk mendukung kerja-kerja ASN Pemkot.
Dengan kriteria penilaian meliputi kompetensi dasar dan kepribadian yang baik.
"Jadi ini bukan seleksi tapi evaluasi dengan tes. Karena ini kami membutuhkan kualitas personal yang benar-benar siap kerja dan punya moralitas yang baik, etika dan akhlak," ungkap Namsun, sapaan akrabnya.
Hal itu untuk memastikan Pemkot memiliki tenaga yang berkualitas agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Maka dari itu, Namsun berharap dengan tes evaluasi ini dapat mewujudkan kemajuan Kota Makassar dan menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Selatan.
"Supaya pelayanan maksimal, masyarakat puas dan organisasi pemkot punya pergerakan untuk terus berkembang mewujudkan Makassar 2 kali tambah baik," tutup Namsun. (Shasa/B)
