MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama dengan KPU Sulsel serta Bawaslu Sulsel, di ruang rapat pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (2/10/2023).
Diketahui, Pemprov Sulsel bersama DPRD Sulsel telah menyepakati Rp224 Milliar (40) persen dana Pilkada melalui pembahasan APBD-P 2023.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menyampaikan, penandatangan NPHD Dana Pilgub Sulsel bersama dengan Pemprov Sulsel diharapkan dapat menjadi pemantik untuk daerah, untuk segera melakukan NPHD bersama dengan pihak penyelenggara pemilu di daerah masing-masing.
Ia membeberkan, adapun nilai hibah yang diserahkan Pemprov Sulsel itu berkisar Rp150 Milliar.
”Rp150 Milliar lebih sudah deal (NPHD), seperti itu perencanaan yang kita bangun bersama dengan pemerintah. Total anggaran Rp387 Milliar,” paparnya.
Ia mengutarakan, jika nantinya memang kembali terjadi perubahan anggaran, tentu tetap akan melalui komunikasi bersama dengan Pemprov Sulsel.
“Kalau ada hal yang sifatnya penting, kita melakukan (tambahan kegiatan, red) yang lain, dan belum kita bicarakan, kan ada namanya adendum,” paparnya.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menyampaikan, dari total anggaran yang diajukan sebelumnya dengan kisaran Rp173 Milliar, telah dilakukan penyerahan 40 persen dari dana itu.
“Kebutuhan kami total Rp173 Milliar, jadi kalo 40 persen mungkin sekitar Rp50 Milliar yah,” tuturnya.
Ia mengutarakan, pun dengan perubahan kegiatan yang bisa saja terjadi kedepannya juga tidak akan mempengaruhi kesepakatan bersama dengan Pemprov Sulsel.
“Angkanya sudah pas, jadi kami tidak ada perubahan dan penambahan, karena kami kan tidak ada operasional teknis yah, semua lebih pada penguatan partisipasi pengawasan, lebih kepada penguatan kapasitas penyelenggaraan pemilu saja,” jelasnya.
“Pun ada perubahan angka seperti perubahan TPS yah berarti ada penambahan petugas TPS di lapangan. Tapi angka itu juga tidak akan bergeser, karena kami punya dana cadangan dari anggaran tersebut,” jelasnya.
Dari pembagian diatas jika diasumsikan dari total dana Pilkada yang telah disepakati Rp224 Milliar dengan besaran untuk Bawaslu Sulsel Rp50 Milliar dan KPU Sulsel Rp150 Milliar, maka dana untuk pengamanan dialokasikan sebesar Rp24 Milliar.
Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan Penandatanganan NPHD Dana Pilgub untuk tingkatan provinsi sulsel menjadi daerah pertama yang melakukan NPHD bersama dengan pihak penyelenggara pemilu.
Bahkan kata dia, tak hanya memperhatikan kecepatan, tentu juga harus memperhatikan agenda kenegaraan yang secara yuridis telah terukir.
“kita tidak mau hanya sekedar nomor satu, kita hendak menunjukkan , bahwa kita Konsisten pada agenda negara tahun depan masa kita harus menunggu, bayangkan tahun depan tidak terjadi pilkada (akbibat dana pilgub tidak tersedia,red) kan demokrasi transisi, masa Pj terus,” ungkap bahtiar
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari menyampaikan dari penandatanganan NPHD itu diharapkan dapat maksimalkan proses demokrasi secara khusus pemilihan kepala daerah (Gubernur).
Apalagi Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel telah menyepakati 40 persen dana Pilgub di tahun anggaran 2023 melalui pembahasan APBD perubahan.
“Jadi kemarin di penetapan APBD-P keseluruhan terkait dengan anggaran untuk nantinya pilkada dari APBD (2023,red) kita, intinya kita sudah menyepakati dan kita sudah menandatangani antara DPRD dan Gubernur, tentunya harapan kita dengan anggaran ini inshaa allah kita bisa mendapatkan kepala daerah yang mampu mengabangun daerah sulsel dengan baik,” pungkasnya. (Abu/B)
