"Sejauh ini tidak ada rambatan isu yang kami deteksi. Karena kami yakin, aparat desa di sulsel itu cerdas-cerdas. Sudah bsa tahu mana janji-janji program yang realistis mana yg tidak," lanjutnya.
Serta, sebagai langkah antisipasi kubu Ganjar-Mahfud apabila hal tersebut terjadi, Dokter Udin membeber bahwa akan menyuarakan segala bentuk ketidaknetralan aparatur negara.
"Langkah counter mungkin bersifat umum saja sih. Artinya semua bentuk ketidaknetralan akan kita suarakan," tandasnya.
Sementara dari kubu Anies-Cak Imin (AMIN), Ketua DPW PKS Sulsel, Amri Arsyid mengatakan bahwa sudah seharusnya pejabat aparatur negara tidak memihak kepada salah satu calon kandidat capres maupun cawapres.
"Saya kira aturan mainnya sudah jelas. Bahwa seluruh pejabat aparatur negara termasuk juga kepala desa dan jajarannya secara hukum tidak boleh bersikap tidak netral atau bersikap memihak kepada salah satu kandidat calon presiden," jelas Amri.
Lanjut dia, jika benar wacana deklarasi Kades terhadap salah satu Paslon tersebut benar, maka jelas telah melanggar hukum dan wajib dilaporkan ke pihak penyelenggara dan pengawasan Pemilu.
"Saya rasa kalau ini dikhawatirkan merambat ke Sulsel, sangat relevan menurut saya. Karena kalau memang kondisi ini by design maka tentu akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Tapi kita tidak berharap seperti itu," tuturnya.
