Amri berharap, Pemerintah tetap bisa menjaga netralitas dan menjadi pengayom seluruh entitas politik, partai politik, bahkan juga kandidat calon presiden dan wakil presiden.
"Jadi bagi kami kita akan konsisten dalam mengawal proses demokrasi. Dan akan pro aktif memberikan laporan kepada pihak yang berwenang jika seandainya kita mendapatkan adanya ketidaknetralan dalam proses pemilu," tukasnya.
Sementara dari pihak aparatur negara dalam hal ini Asosiasi Perangkat Desa (APDESI) memberikan klarifikasi atas isu yang telah meluas di masyarakat.
Ketua APDESI Sulawesi Selatan, Sri Rahayu, membantah adanya deklarasi Prabowo-Gibran yang dilakukan para perangkat desa serta Kepala Desa pada Silatnas beberapa waktu lalu.
"Jadi yang kita bahas adalah terkait perpanjangan masa jabatan yang belum disahkan sampai saat ini. Jadi bukan deklarasi," ucap Ayu.
Ayu menjelaskan bahwa kegiatan Desa Bersatu tersebut adalah rangkaian dari Silatnas yang digelar oleh beberapa organisasi perangkat desa.
"Jadi saya mau meluruskan kemarin itu ada kegiatan Desa Bersatu di Jakarta. Itu adalah rangkaian Silatnas yang dilakukan oleh APDESI namun kemarin kita bersama 8 organisasi di antaranya organisasi mantan kepala desa, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Aksi Perangkat Desa," jelasnya.
Perihal kedatangan Gibran Rakabuming Raka, Ayu mengatakan kedatangan Gibran tersebut bukan bertujuan untuk dideklarasikan. Namun, Gibran sengaja diundang sebagai tokoh pemuda yang punya potensi untuk berkontribusi untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.
