MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Puluhan mahasiswa menggelar unjukrasa di depan kantor Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi (PLN UID) Sulselrabar, Jalan Letjen Hertasning, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Senin (4/12/2023) sore. Aksi berujung pembubaran paksa oleh aparat kepolisian.
Awalnya, aksi mahasiswa dari Himpunan Pelajar Pemuda Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros itu berjalan lancar. Mereka menutup jalan sambil membakar ban bekas dan membentangkan spanduk bertuliskan 'PLN Tidak Becus'.
Pada spanduk itu juga terdapat beberapa poin yang menjadi tuntutan mereka, diantaranya Masyarakat Menderita, Copot GM (general manager) PLN UIN Sulselrabar, Ganti Kerugian Masyarakat, dan Tunaikan Peraturan Menteri Energi (Permen) dan Sumber Daya Mineral (SDM) Nomor 18 Tahun 2019.
Akibat dari aksi unjuk rasa mahasiswa ini, arus lalu lintas di Jalan Letjen Hertasning utamanya dari arah Jalan AP Pettarani menuju batas Kabupaten Gowa lumpuh total.
Kendaraan baik roda dua maupun roda empat tak bisa melintas, sejumlah pengendara pun terlihat kesal dan bergantian membunyikan klakson kendaraannya mendesak kelompok mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa segera membuka jalan.
"Pemadaman ini sudah panjang dari Oktober sampai Desember 2023, kami menuntut keras agar GM mundur dari jabatannya. Harusnya PLN koordinasi dengan BMKG untuk bagaimana dengan bencana alam atau El Nino yang berkepanjangan yang mana dijadikan alasan PLN atas kondisi yang terjadi," kata koordinator aksi, Ahmad Qusyairi.
Selain itu, PLN juga disebut tidak membuat langkah praktis atas pemadaman listrik bergilir yang dilakukan sehingga membuat masyarakat, utamanya ekonomi ke bawa merugi besar. Ahmad mengatakan, pihaknya sejak awal telah melayangkan somasi terhadap PLN Sulselrabar, namun tak kunjung dibalas hingga kembali menggelar unjuk rasa.
"Kami layangkan surat somasi sejak Minggu lalu tapi baru hari ini dijawab. Ini membuktikan tidak profesionalnya kerja PLN Sulselbar," ujar dia.
Selain itu, Ahmad juga menyikapi mengenai kompensasi yang digelontorkan PLN Sulselbar dinilai sangat sedikit dari bandingkan kerugian masyarakat yang dialami akibat pemadaman listrik yang tidak menentu. Dari Rp 39 miliar dana kompensasi yang digelontorkan PLN Sulselrabar jika dibagikan dengan jumlah penduduk atau pemilik meteran di tiga wilayahnya dinilai tak mencapai Rp10 ribu per meteran.
"Kompensasi itu sangat rendah tidak cukup Rp10 ribu. Belum lagi tagihan listrik sangat tinggi ketika pembayaran. Kompensasi yang ada tidak menguntungkan masyarakat yang mengalami kerugian besar," ucap dia.
Massa aksi yang berulang kali diperingati polisi agar membubarkan diri dan membuka jalan bagi pengendara yang terjebak kemacetan tak diindahkan kelompok mahasiswa tersebut sehingga dibubarkan paksa.
Terlihat, pihak kepolisian dari Satuan Shabara Polrestabes Makassar dan Polsek Panakkukang langsung mengamankan para massa aksi. Di mana ada tujuh orang yang dibawa ke kantor polisi untuk diamankan.
"Ini ada unjuk rasa di depan PLN, dari salah satu organisasi di Maros, dari Intel sudah melakukan negosiasi, tiga kali ingin dipertemukan dengan General Managernya (GM) namun mereka tidak mau," ujar Kabag Ops Polrestabes Makassar, AKBP Darminto. Darminto menyatakan terpaksa membubarkan aksi tersebut karena dinilai telah mengganggu kepentingan pengguna jalan di lokasi.
Menurut dia, banyak masyarakat yang mengeluh pada pihaknya akibat kemacetan yang terjadi. Masyarakat yang pulang kerja berharap bisa sampai di rumahnya dengan tepat waktu namun terjebak macet akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok mahasiswa.
"Bayangkan kalau dari sini (depan PLN) sampai ujung Jalan Hertasning macet, ini keluarga pulang kerja, semua menuntut saya kenapa bisa macet setiap hari. Oleh sebab itu saya lakukan upaya paksa dengan cara saya persuasif, diingatkan tiga kali tapi tidak mau. Jadi kita amankan," sebutnya.
Pekan lalu, GM PT PLN Sulselrabar, Moch Andy Adchaminoerdin mengatakan, pihaknya telah menyiapkan kompensasi untuk diberikan atas imbas pemadaman listrik bergilir yang sering terjadi belakangan ini. PLN menyebut kompensasi itu memang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM terkait mutu pelayanan. Andy mengaku akan menyiapkan kompensasi sebesar Rp39 miliar.
"Jadi, Rp39 miliar itu untuk kompensasi untuk Oktober. Kan, kita masih hitung lagi November. Begitu pun bulan depannya lagi," ucap Andy saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dampak pemadaman listrik di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (30/11/2023).
Dalam RDP tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin, mengaku jika pihak PLN berjanji memberikan kompensasi kepada 3,7 juta pelanggan yang ada di tiga provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat (Sulselrabar).
"Totalnya kalau tidak salah Rp39 miliar untuk 3,7 juta pelanggan. Intinya masyarakat diberikan kompensasi," ucapnya.
Wawan--sapaan akrab Darmawangsyah menyampaikan bahwa sesuai keterangan pihak PLN Sulselbar, alasan pemadaman bergilir karena dampak El-Nino.
"PLN dari awal memprediksi bahwa mereka bisa menangani dampak El Nino. Hanya saja prediksi itu tidak sesuai dengan kondisi dan fenomena alam saat ini," jelasnya.
Wawan juga meminta pihak PLN melakukan langkah-langkah percepatan penanganan pemadaman bergilir ini. Salah satunya mendorong menaikkan kapasitas supply.
"Kalau bisa 1.800 MW hingga 2.000 MW. Sehingga kalau terjadi dampak El Nino kemudian suplainya menurun itu tetap bisa melayani dan tidak ada lagi pemadaman bergilir. Jadi intinya kita mendorong PLN supaya segera menyelesaikan masalah ini. Jadi mohon masyarakat bersabar intinya pemadaman bergilir ini Insya Allah akan segera berakhir," jelas Wawan.
Sebelumnya, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rahman Pina mengakui pemadaman listrik bergilir di Sulsel telah berlangsung berbulan-bulan. Bahkan makin parah.
"Ini sangat meresahkan. Jika biasanya pemadaman hanya berlangsung dua sampai tiga jam, kini bertambah menjadi lima sampai enam jam. Kondisi ini membuat aktivitas warga Makassar dan sekitarnya sangat terganggu," ujarnya.
Politisi Golkar itu pun menyebut, pihak manajemen PLN seolah membuat negara ini seakan akan mundur 100 tahun. Padahal, apapun alasannya, listrik adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi.
Dengan kondisi begini kata dia, rakyat dipaksa hidup tanpa listrik berjam-jam. Ia menegaskan, berapa banyak kerugian yang ditimbulkan pemadaman yang telah berlangsung sejak tiga bulan lalu itu.
"Kalau ini tidak segera diatasi, jangan salahkan masyarakat kalau mereka ramai ramai ke kantor PLN demo, ajukan gugatan atas kerugian yang mereka derita," sambung mantan legislator DPRD Makassar itu.
Ia pun meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian warga akibat pemadaman listrik bergilir. Rahman Pina pun mendesak agar Manajemen PLN Sulselrabar diganti jika tak sanggup mengatasi persoalan ini.
"Warga sudah bosan mendengar permohonan maaf dari PLN setiap pemadaman berlangsung. Kalau memang manajemen PLN Sulselbar tidak bisa mengatasi masalah ini mestinya diganti. Tidak cukup dengan mereka minta maaf tiap hari," jelas Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel itu. (Isak Pasa'buan/C)
