MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Puluhan buruh dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi (PLN UID) Sulselrabar, Jalan Letjen Hertasning, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Selasa (5/12/2023) sore.
Kedatangan puluhan massa ini masih berkaitan dengan tuntutan aksi-aksi sebelumnya, meminta pihak PLN Sulselrabar bertanggungjawab atas pemadaman listrik bergilir yang dinilai banyak merugikan masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Pantun di lokasi, sambil orasi dari atas mobil komando, massa aksi juga membentangkan spanduk bertuliskan beberapa poin tuntutan mereka. Selain itu, mereka juga membakar ban bekas di badan jalan yang mengakibatkan terjadinya kemacetan panjang di Jalan Letjen Hertasning, utamanya dari arah Jalan AP Pettarani menuju Kabupaten Gowa.
Awalnya aksi berjalan normal, massa aksi berorasi menyampaikan sejumlah tuntutannya. Namun situasi berubah menjadi tegang saat memasuki waktu salat Asar, dimana massa aksi dari kelompok buruh yang hendak melaksanakan salat di masjid yang ada di dalam kantor PLN Sulselbar tidak dibukakan pagar oleh sekuriti yang berjaga.
Massa aksi yang merasa dihalangi untuk melaksanakan salat di masjid PLN Sulselbar geram hingga terjadi adu mulut di depan pagar. Hanya saja ketegangan tersebut tak berlangsung lama usai kepolisian melakukan negosiasi dengan pihak PLN Sulselbar dan membiarkan sejumlah massa aksi dari kelompok buruh masuk melaksanakan salat Asar.
Saat situasi sudah kondusif, beberapa waktu kemudian ketegangan kembali terjadi. Massa dari kelompok mahasiswa memanjat pagar kantor PLN Sulselbar mendesak General Manager (GM) PLN Sulselbar menemui mereka dan memberikan keterangan atas segala tuntutannya.
Kericuhan pun tak terhindarkan, sejumlah polisi yang berjaga di lokasi terlibat saling dorong dengan kelompok mahasiswa yang mendesak masuk ke dalam kantor PLN Sulselbar. Akibatnya, seorang mahasiswa bernama Albar ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi untuk diamankan.
Adapun dalam orasi salah satu massa aksi menyampaikan, pihak PLN Sulselrabar seharusnya sejak awal melakukan antisipasi akan adanya kemarau panjang, sehingga pemadaman listrik secara bergilir dari bulan Oktober sampai Desember 2023, PLN Sulselbar tidak selalu berdalih pada fenomena alam.
"Kami berdiri di sini untuk kepentingan kita semua. Pihak PLN melakukan pemadaman bergilir dengan alasan kurangnya air, namun seharusnya PLN sejak awal melakukan mitigasi untuk mengatasi permasalah yang terjadi. Maka dari itu, kami menganggap PLN Sulselbar tidak melakukan pelayanan dengan baik sebagaimana amanat undang-undang," ujar massa aksi yang diketahui bernama Salim.
Salim juga mengungkapkan, pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN berdampak besar pada buruh hingga mendapatkan PHK dari tempat kerjanya. Begitu juga dengan beberapa pelaku UMKM yang pendapatan mereka merosot akibat pemadaman listrik selama 4 sampai 6 jam setiap harinya.
“Tidak hanya buruh yang terdampak hingga mendapatkan pemutusan kerja, tapi pemadaman listrik ini turut dirasakan para pelaku UMKM," sebut dia.
Untuk itu pihak PLN Sulselbar diminta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami masyarakat akibat dari pemadaman listrik. Untuk kompensasi yang diberikan pihak PLN Sulselbar terhadap masyarakat yang terdampak, Salim menilai masih sangat jauh dari kerugian yang dialami masyarakat selama ini.
Ia merinci, kompensasi yang diberikan PLN Sulselbar jika dibagi dengan jumlah pemilik meteran di tiga wilayahnya maka tiap meteran diperkirakan hanya mendapat kurang lebih Rp9.000. Di mana diketahui PLN Sulselbar menggelontorkan anggaran kompensasi kurang lebih Rp 39 miliar.
"PLN akan memberikan kompensasi tapi perlu kita bertanya apakah itu sudah sesuai dengan kerugian masyarakat. Karena jika itu dibagikan hanya kurang lebih Rp9.000, apakah itu sebanding dengan kerugian yang dialami akibat dari pemadaman listrik yang terjadi," ungkap dia.
"Jika PLN melakukan pemadaman 2 jam saja itu dalam satu hari, seharusnya ada kompensasi sebesar 75 persen. Dan jika pemadaman lebih dari itu maka seharusnya PLN memberikan kompensasi 100 persen," sambung dia.
Terpisah, pihak PT PLN (Persero) mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan pasokan listrik sehubungan dengan kondisi kelistrikan di Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel). Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Sulselrabar, Ahmad Amirul Syarif mengatakan, PLN terpaksa melakukan manajemen beban akibat cuaca ekstrim.
"Khususnya panas yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kondisi debit air yang menjadi sumber utama Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) turun drastis dan mengakibatkan berkurangnya pasokan listrik," kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya.
Beberapa hari terakhir, kata Ahmad, hujan telah turun namun belum bisa sepenuhnya memulihkan pasokan bagi PLTA. Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga masih terus dilakukan, khususnya di daerah tangkapan air di sekitar lokasi PLTA.
"Sistem kelistrikan Sulbagsel sangat bergantung pada sumber listrik dari PLTA, yaitu sebesar 33 persen dari total pasokan listrik," ucapnya.
Di sisi lain, menurut Ahmad, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dimaksimalkan produksinya secara terus menerus juga perlu menjalani maintenance (pemeliharaan) sehingga manajemen beban harus dilakukan.
"PLN terus mengupayakan penambahan pembangkit dan mengoptimalkan sistem interkoneksi sistem kelistrikan Sulbagsel yang terhubung mulai dari Sulawesi Selatan daratan, Sulawesi Barat, Palu (Sulawesi Tengah) dan Sulawesi Tenggara daratan sehingga bisa saling menopang," kata dia.
Dia juga menjelaskan, saat ini penambahan pembangkit yang sudah sinkron adalah sebesar 30 MW. Kemudian akan masuk lagi tambahan 50 MW pada akhir Desember 2023. PLN juga sedang lakukan percepatan penambahan pembangkit Inter Temporary Capacity di Punagaya sebesar 200 MW yang ditargetkan masuk sistem pada Maret 2024.
"Untuk mengurangi dampak dan durasi padam, mohon dukungan masyarakat untuk sementara waktu ini agar bersama-sama mengurangi pemakaian listriknya sekitar 30 persen selama masa pemulihan pembangkit," kara Ahmad. (isak pasa'buan/C)
