MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Dalam merespon rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan membentuk tim akuntabilitas beberapa waktu lalu yang bertugas dalam pendampingan dan melakukan percepatan kinerja dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
Tim akuntabilitas pun memaparkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanankan sejak terbentuk beberapa waktu lalu, Senin (18/12), bertempat di Hotel Claro Makassar.
Sebanyak 9 pokja akuntabilitas yang diwakili oleh ketua masing – masing memaparkan hasil temuan selama melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi dan pengawasan di UPT yang telah ditetapkan.
Hal – hal yang menjadi fokus utama tim akuntabilitas terkait dengan tugas dan kewajiban pengelola keuangan pada satuan kerja; selanjutnya, terkait dengan data dukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada satuan kerja; evaluasi dan pengawasan IKPA dan mendorong satuan kerja untuk melakukan percepatan pengelolaan keuangan agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.
Usai paparan ketua Akuntabilitas, Kakanwil Liberti Sitinjak mengatakan, sejak keberadaan pimpinan tinggi pratama di Kanwil Sulsel mereka tidak pernah mengajarkan hal yang tidak baik.
