MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepolisian Daerah Sulawesi Selayan menggelar rilis akhir tahun dalam rangka penyampaian kinerja serta evaluasi dan keberhasilan di Markas Direktorat Polairud Polda Sulsel, Minggu (31/12/2023).
Rilis akhir tahun ini dipimpin langsung Kapolda Sulsel Inspektur Jenderal Andi Rian R.Djajadi didampingi Wakapolda Brigjen CH.Patoppoi, Kabid Humas Kombes Komang Suartana, dan Pejabat Utama Polda Sulsel beserta Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.
Andi Rian menyampaikan seluruh capaian kinerja masing-masing Satuan Kerja (Satker), baik itu Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Dit Pol Airud, Ditresnarkoba, dan Biro SDM. Salah satunya adalah angka kriminalitas di Sulsel pada tahun 2023 turun jika dibandingkan dengan tahun 2022.
Menurut dia, kasus tindak pidana umum yang dapat diungkap di tahun 2022 sebanyak 25.357 perkara dengan penyelesaian sebanyak 14.935 perkara. Sedangkan tahun 2023 yang dapat diungkap sebanyak 23.455 perkara dengan penyelesaian18.241 perkara.
"Terjadi penurunan sebanyak 1.902 perkara atau sebanyak -7,5 persen. Sedangkan penyelesaian perkara mengalami peningkatan sebanyak 7.116 perkara atau sebanyak 22,13 persen," ujar dia.
Kemudian, lanjut Rian, kasus korupsi yang diungkap di tahun 2022 sebanyak 64 perkara diselesaikan 59 perkara dan pada tahun 2023 kasus korupsi diungkap 50 perkara dengan penyelesaian 46 perkara. Menurut dia, Polda Sulsel berhasil selamatkan uang negara tahun 2022 sebesar Rp 130 miliar lebih dan pada tahun 2023 sebesar Rp 43 miliar lebih.
Andi Rian juga menyampaikan dalam penanganan narkotika, yang dapat diungkap di tahun 2022 sebanyak 2.028 perkara dengan diselesaikan 2.223 perkara, sedangkan pada tahun 2023 yang dapat diungkap sebanyak 2.217 perkara dan diselesaikan 1.879 perkara.
"Barang bukti yang berhasil diamankan pada tahun 2023 ini ganja 21 kilogram, sabu-sabu 98 kilogram, obat daftar G 183.109 butir, ekstasi 20.145 butir dan narkoba sintetis 2 kilogram," beber Andi Rian.
Bekas Kapolda Kalimantan Selatan itu mengatakan, capaian penghargaan Polda Sulsel tahun 2023 yang cukup membanggakan, di antaranya penghargaan terbaik pertama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bidang penindakan tahun 2023.
”Juga telah dilakukan berbagai kegiatan silaturahmi dan sosial di antaranya silaturahmi bersama kalangan perguruan tinggi, peresmian masjid Hj. Sitti Mang dan penanaman pisang Cavendish dan cabai, baksos, pasar murah dan bakti kesehatan,” ujar dia.
Catatan Walhi Sulsel
Sementara itu, aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan menduga ada perusahaan pertambangan swasta yang membuat kesepakatan politik untuk mendanai Pemilu 2024 setelah mengantongi izin konsesi. Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, sampai 31 Desember 2023 pihaknya mencatat ada 4 perusahaan di Sulsel yang sudah mendapat konsesi baru dengan luas wilayah rata-rata 4000 hektare.
"Dari data kami ada empat perusahaan tambang mendapat konsesi baru, artinya jelang Pemilu 2024 ini ada transaksi atau ada pemberian izin baru. Kita tidak tahu apa tujuan dan manfaatnya," kata Amin dalam rilis catatan Akhir Tahun (Catahu) Walhi Sulsel 2023, Minggu (31/12/2023).
"Kami sebagai civil society mengkritisi itu, kemungkinan itu salah satu cara pemberian (perusahaan) swasta untuk bisa terlibat dan mendanai Pemilu 2024. Karena perizinan itu terbit di tahun krusial, 2023 ini," sambung dia.
Untuk itu, Walhi Sulsel disebut tidak lagi menaruh harapan banyak kepada pemerintah saat ini, baik di daerah maupun di pusat untuk bisa memberi solusi konkrit untuk persoalan lingkungan. Mengingat, di daerah kata dia banyak kepala daerah pada kapasitas sebagai pejabat sementara atau PJ.
"Kemudian di tingkat Pemerintah pusat itu kan Jokowi, dan tahun depan kan otomatis diganti, dan lima tahun terakhir ini tidak ada kebijakannya soal perbaikan lingkungan, jadi harapan kita di masyarakat yang nanti pada Pemilu 2024 itu bisa memilih pemimpin yang punya rekam jejak baik," kata Amin.
Amin menjelaskan, terkait konsesi lahan yang dicatat Walhi Sulsel hingga tahun 2023 ini dimiliki oleh 9 Perusahaan Tambang di wilayah Luwu Timur, dan total luas konsesi dari 9 Perusahaan 98 ribu hektare yang dinilai makin memperparah krisis iklim.
"Krisis iklim itu adalah cermin dari semakin buruknya lingkungan hidup kita, dan ketika kita melihat ada kerusakan lingkungan yang semakin buruk maka itu adalah cermin dari kebijakan (konsesi) negara kita," ungkap dia.
Khusus krisis iklim di Sulsel, Amin melihat tidak adanya perhatian Presiden Jokowi dalam hal pemulihan dan perbaikan lingkungan hidup Sulsel melalui kontrol terhadap izin konsesi.
"Bukti-buktinya (krisis iklim) itu jelas, gagal panen, krisis air, sampai pemadaman listrik bergilir. Itu adalah potret, itu adalah situasi nyata krisis yang kita alami. Bagaimana kita tidak mengalami pemadaman listrik? Kalau PLTA yang menjadi punggung kelistrikan itu airnya habis, karena PLTA yang memerlukan air di gunung itu airnya habis oleh karenanya hutan-hutan kita dihilangkan," tutur Amin.
Dengan begitu, akibat krisis iklim ini Walhi Sulsel memprediksikan tahun 2024 nanti akan ada tiga masalah besar di Sulsel. Pertama, masalah kemiskinan ekstrem diakibatkan ekspansi kerusakan lingkungan yang semakin masif.
Kedua, bencana ekologis yang dinilai bisa saja menelan korban lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana kata Amin pihaknya punya data bahwa di DAS (daerah aliran sungai) Walanae sudah rusak parah dan Presiden Jokowi tidak pernah memperhatikan Sulsel.
"Mungkin karena suaranya anjlok di Pemilu 2019 jadi tidak ada perhatian untuk pemilihan lingkungan hidup. Terakhir, ada tipologi masalah baru yang kita lihat, terutama di area pesisir, kita sebutkan dengan migrasi iklim. Mereka (masyarakat) akan pindah ke pulau-pulau yang lain, tempat yang lain, dan itu mulai nampak sedikit demi sedikit, pulau-pulau kecil Makassar, Pangkep dan Barru sudah mulai pindah ke pulau Nusa Tenggara Timur dan Barat, ke Kalimantan, ke Morowali untuk cari hidup. Dan itulah cara survive masyarakat untuk bisa menghadapi masalah perubahan iklim," ujar dia. (isak pasa'buan/C)
