MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) hanya tinggal menghitung hari lagi, di mana politik yang terjadi melibatkan desain manipulatif.
Hal ini diungkapkan oleh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan, Hasruddin Husain, dalam diskusi Pemilu Berintegritas dan Bermartabat dengan tema "Politik Uang, Regulasi, dan Pengawasan" di Redaksi Harian Fajar, Selasa (30/1/2024).
“Saat ini tidak ada Caleg yang mau terlibat secara langsung, melainkan dengan desain. Mereka adalah orang-orang pintar,” ujar Hasruddin Husain.
Hasruddin juga menyebutkan bahwa pelaku intelektual sangat sulit dijerat dalam kasus dugaan politik uang karena mereka memahami alurnya agar tidak terperangkap. Bahkan, politik uang mereka dilakukan melalui transfer, yang sulit untuk dibuktikan. “Ini sangat sulit dibuktikan (melalui transfer),” tambahnya.
Menurut Hasruddin Husain, upaya pencegahan politik uang harus melibatkan semua pihak, terutama penegak hukum.
“Politik uang juga dapat dilihat dari sisi positif sebagai gerakan moral (pencegahan), melakukan tindakan kecil namun memberikan dampak besar. Sementara sisi negatifnya adalah memberikan uang sejumlah Rp 50 ribu, namun dampaknya sangat besar terhadap keracunan demokrasi di masa depan,” katanya.
Hasruddin juga menegaskan bahwa orang yang terlibat dalam politik uang harus memenuhi dua unsur, yaitu formil dan materil. Meskipun ada unsur materil, jika tidak terdapat unsur formil, seperti memberikan uang sebelum masa kampanye, hal tersebut tidak dianggap melanggar.
