MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kampanye Ganjar Pranowo di Makassar dijadikan sebagai ajang 'curhat'. Salah satu yang dikeluhkan calon presiden nomor urut tiga tersebut adalah adanya dugaan intimidasi kepada kepala daerah tertentu agar tidak banyak bergerak untuk memenangkan dirinya di pemilihan presiden 14 Februari mendatang.
Ganjar Pranowo membeberkan adanya laporan yang dia terima mengenai intimidasi yang diterima oleh sejumlah kepala daerah agar tidak berupaya mendukung pasangan nomor urut tiga. Menurut dia, kepala daerah tersebut diminta tidak terlalu bekerja untuk pasangan Ganjar-Mahfud.
"Waktu tinggal sedikit. Tapi, banyak yang melapor kepada saya tidak boleh gerak, apalagi kepala daerah, diminta tidak boleh gerak terlalu kuat untuk 03," beber Ganjar di Makassar, Selasa (30/1/2024).
Alhasil, kata dia, beberapa kepala daerah, khususnya yang menjadi kader PDIP tidak terlihat di arena kampanye. Beberapa kader banteng yang menjadi kepada daerah yakni, Wali Kota Makassar Danny Pomanto, Bupati Luwu Timur, Budiman, dan Wakil Bupati Gowa, Abd Rauf Malaggani.
Meski begitu, Ganjar menanggapi santai ketidakhadiran kepala-kepala daerah yang menjadi kader PDIP tersebut. Khusus Danny yang tidak hadir, Ganjar mengakui belum mengetahui secara pasti.
"Nanti saya cek ke Wali Kota atas tidak hadirnya apakah karena tekanan atau ada yang lain. Tapi, beberapa yang lain memang sudah melaporkan kepada saya dengan bahasa jangan kencang-kencang mendukung 03. Maka saya meminta betul agar tidak ada intervensi jangan ganggu demokrasi," tegas Ganjar.
Menurut dia, para kepala daerah tersebut kerap diteror melalui telepon. Padahal, Ganjar mengatakan, pemilu harus digelar sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Ganjar juga mengimbau agar seluruh pihak yang mendapatkan intimidasi untuk bisa melapor. Hal itu bertujuan untuk menjaga demokrasi
"Cara melawan adalah dengan jalan konstitusional. Artinya laporkan kalau ada penindasan. Laporkan kalau ada yang menakut-nakuti. Tim Ganjar-Mahfud sudah menyiapkan lawyer yang hebat dan saya tidak akan berhenti untuk itu," imbuh Ganjar.
Ganjar juga menuturkan, ada harapan besar masyarakat bahwa Indonesia menuju masa depan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, negeri ini, kata dia tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme. Negeri yang taat akan aturan, negeri yang punya peradaban yang tinggi.
"Jadi saya angkat dalam kampanye saya, satu kesetaraan terkait dengan peran perempuan mulai dari askes pendidikan, pekerjaan, termasuk hak-hak perempuan yang mesti mereka dapatkan," imbuh dia.
Ia juga menyampaikan, penyandang disabilitas mulai dari pendidikannya sama, lapangan pekerjaannya termasuk pelatihan yang diharapkan. Ini isu yang menurut dia menjadi penting agar semua punya hak, tanggung jawab yang sama.
"Mereka berhak, negara bertanggung jawab untuk memenuhi itu. Ini yang menjadi sesuatu mesti kita perjuangkan untuk Indonesia ke depan," ujar Ganjar.
Kampanye akbar Ganjar berlangsung di Upperhills Convention Center, Jalan Metro Tanjung Bunga. Di hadapan ribuan pendukung dan simpatisan, Ganjar menyampaikan orasi kebangsaan sekitar sebelas menit membahas soal kesetaraan, ketimpangan, dan komitmen.
"Ketika saya dianugerahi gelar Daeng Manaba, maka pada saat itu saya merasa bangga dengan keluarga di Sulawesi Selatan," ujar Ganjar.
Ia kemudian, menyampaikan berkeliling daerah menemui masyarakat, mendengarkan langsung aspirasi, bagaimana kelompok disabilitas butuh bantuan dan akses pekerjaan. Dengan situasi saat ini, kata Ganjar, perlu diperjuangkan oleh Ganjar-Mahfud yang masukan dalam visi misi agar kelak kemudian mendapat tempat dan kesempatan yang sama.
"Kami ingin negara mendapat kesempatan sebagai negara maju, dan SDM unggul seperti apa dirasakan masyarakat Sulsel, hebat dan cerdas. Dan tidak takut jika ditekan," imbuh dia.
Kaitan intervensi belakangan muncul, ia menegaskan masyarakat akan menentukan pilihan dan melihat referensi yang benar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menitipkan harapan untuk masyarakat di Sulsel, termasuk untuk tim, relawan serta partai pengusung.
"Saya titip tiga hal ke tim di Sulsel, yakni temui rakyat tiap hari sampai 14 Februari, ketika bertemu pastikan mendengar apa dikeluhan, kebutuhan mahal, pekerjaan sulit, dan KKN terjadi. Kedua, persoalan lain terkait isu-isu lokal yang kita rasakan, ketiga partai koalisi harus memberikan pelatihan mencoblos dan melihat nomor 03 kepada pemilih," imbuh dia.
Sementara itu, Ketua PDIP Sulsel, Ridwan Andi Wittiri siap all out menangkan Ganjar-Mahfud di Sulsel. "Kedatangan Ganjar sebagai suntikan semangat bagi para pendukung untuk memenangkan Pilpres. Kami akan all out di Sulsel," kata Ridwan.
Ridwan mengatakan, pihaknya menargetkan perolehan suara Ganjar-Mahfud MD pada Pilpres nanti di Sulsel lebih dari 50 persen. Untuk memenuhi target itu, dirinya telah memerintahkan agar perolehan suara para calegnya harus linier dengan suara pasangan Ganjar-Mahfud.
Ridwan juga menekankan pentingnya sikap taktis untuk meraih kemenangan yang hanya tinggal hitungan hari. "Memenangkan kontestasi politik melalui pemilu, PDIP akan mempertahankan supremasi politik nasional secara konstitusional," ujar dia.
Ridwan meminta ribuan militan yang hadir untuk memperluas kelompok target dengan berbagai cara, termasuk kampanye door-to-door.
"Jangan hanya terfokus di darat dengan mengandalkan alat peraga kampanye (APK), serang dari langit melalui platform digital atau media sosial. Ceritakan visi dan misi PDI Perjuangan di ruang publik, dan sampaikan program Kartu Sakti Ganjar-Mahfud MD," ujar dia.
Pro Kontra Lokasi Kampanye
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan dan Kota Makassar tak punya kuasa untuk mencegah kampanye akbar yang telah dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Gor Sudiang dan kampanye calon presiden Ganjar Pranowo di Upperhills Convention Hall Kecamatan Mariso Kota Makassar.
Dua lokasi ini tidak masuk kategori untuk kampanye akbar atau terbuka bagi partai politik dan calon presiden. KPU Makassar hanya menentukan tiga lokasi yakni Lapangan Karebosi, Lapangan Hertasning dan Lapangan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)
Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengaku tak menerima surat penyampaian pelaksanaan kampanye rapat umum baik kampanye PSI di GOR Sudiang maupun kampanye Ganjar Pranowo di Upperhills Convention Hall.
"Sampai saat ini tidak ada surat tembusan atau salinan yang kami terima. Jadwal pemberitahuan kampanye dari PSI juga belum ada kami terima begitupun jadwal kampanye capres Ganjar," beber Dede.
Kendati demikian, kata dia, walau surat pemberitahuan belum diterima dan kampanye melibatkan wilayah atau provinsi terkait aktivitas politik itu ranah Bawaslu Provinsi. Sedangkan untuk kampanye PSI di GOR Sudiang, pihak Kecamatan Biringkanaya pihaknya masih menelusuri administrasinya.
“Sehingga kami mau cek dulu dihubungkan dengan LHP teman-teman Panwascam Biringkanaya,” imbuh Dede.
Sementara itu, komisioner Bawaslu Sulsel, Abdul Malik tak ingin berkomentar banyak. Mantan Ketua Bawaslu Wajo ini kembali melemparkan ke Bawaslu Kota Makassar.
“Coba cari informasi di Bawaslu Makassar,” singkat Malik.
Adapun, Sekretaris PSI Sulsel, Maqbul Halim menegaskan bahwa sebelum memilih GOR Sudiang sebagai lokasi kampanye, pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi serta pemberitahuan ke KPU Sulsel.
"Kami sudah melakukan koordinasi sama KPU dan Bawaslu. Jadi, intinya tidak ada masalah," singkat Maqbul.
Adapun di Tim Ganjar telah melayangkan surat pemberitahuan pelaksanaan kampanye akbar di Upperhills Convention Hall. Harian Rakyat Sulsel menerima salinan surat pemberitahuan dan surat penerimaan dari Tim Ganjar-Mahfud fdi Sulsel kepada KPU Sulawesi Selatan.
Komisioner KPU Makassar, Abdi Goncing mengatakan, untuk kampanye rapat umum hanya tiga lokasi yang diizinkan oleh Pemkot Makassar dan KPU yakni Lapangan Hertasning, Lapangan Karebosi, dan Lapangan BTP.
Menurut dia, dalam aturan, ada dua jenis kampanye: kampanye terbatas yang biasa juga disebut dengan kampanye biasa dan kampanye rapat umum yang biasa juga disebut oleh masyarakat umum sebagai kampanye akbar.
"Untuk kampanye terbatas, tidak ada batasan waktunya namun terbatas pada jumlah peserta kampanye. Kalau kampanye rapat umum, batas waktunya sampai pukul 18.00 wita dan peserta kampanye tidak terbatas," uajr Abdi.
Adapun kampanye rapat umum itu ditentukan lokasi dan batas waktunya. Sedangkan kampanye rapat terbatas tidak ditentukan lokasi dan batas waktunya.
"Mengenai kampanye di Upperhills, ini bukan aset pemerintah kota, tapi aset pihak swasta. Pemakaiannya diserahkan ke pengelola lokasi tersebut, bukan ke pemerintah kota," imbuh Abdi. (fahrullah-suryadi/C)
