Rapat yang dihadiri Pamin II Samsat Gowa, Jasa Raharja PA Samsat Gowa, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Akademisi, LSM dan Media ini, Zulfauziah pun meminta masukan terkait faktor penghambat dan pendukung pelayanan di Samsat Gowa.
Salah satunya datang dari perwakilan LSM Obor Bangsa, Daeng Emba yang menyampaikan bahwa untuk memaksimalkan dan efektifitas pelayanan Samsat Gowa, UPT Pendapatan Wilayah Gowa sebaiknya membuka layanan offline di tiap kecamatan, atau dengan menggandeng perangkat desa sampai kepada Babinsa atau Binmas yang ada di wilayah terpencil.
"Saya kira perlu diupayakan membuka layanan di tiap kecamatan, karena layanan Samsat Keliling yang sudah belum bisa menjangkau seluruhnya. Selain itu juga bisa menggandeng aparat Babinsa atau Binmas, sebab mereka yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat di bawah, jadi kalau ada informasi seperti pembebasan denda tentu akan lebih cepat tersampaikan ke masyarakat," bebernya.
Sementara pandangan dari perwakilan akademisi memandang Samsat Gowa perlu memassifkan sosialisasi program lewat berbagai media mainstream saat ini, seperti lewat media sosial, media cetak/online, hingga lewat baligho di titik-titik strategis di wilayah kerja UPT Pendapatan Wilayah Gowa.
Sedangkan perwakilan Media Harian Rakyat Sulsel menyoroti terkait SDM atau petugas di loket pelayanan Samsat Gowa yang perlu diberi standar pelayanan, baik dari segi pelayanan petugas maupun alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan, agar masyarakat yang datang bisa lebih merasa nyaman dan dihargai.
"Masyarakat kerap mengeluhkan pelayanan dari petugas yang dinilai tak ramah, belum lagi prosedur yang dinilai berbelit-belit dan menyita waktu, sehingga mereka mengaku malas datang mengurus pajak," ungkapnya.
