MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini masih belum memutuskan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah setelah Pemilihan Presiden (Pilpres). Meskipun partai yang berlambang Kabah ini tidak berhasil mengantarkan Ganjar-Mahfud sebagai kepala negara Indonesia.
Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara, menyatakan bahwa saat ini PPP masih berada dalam pemerintahan, dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.
"Posisi PPP saat ini masih di dalam pemerintahan dan berkoalisi dengan PDIP selama Pilpres," ujar Amir Uskara ketika diwawancarai di salah satu kafe pada Kamis (29/2/2024).
Namun, setelah Pilpres, dia akan meninjau perkembangan selanjutnya, mengingat sejak reformasi, PPP selalu berada dalam pemerintahan. Namun, ini tidak berarti PPP tidak dapat menjadi oposisi, mengingat sejak Orde Baru, PPP telah menjadi oposisi. "Kami akan melihat situasinya," tambahnya.
Beberapa kader PPP telah mengajukan gagasan untuk menjadi oposisi terhadap pemerintah ketika Indonesia dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Menurut Amir Uskara, dalam internal PPP, ada mekanisme tertentu, dan semua masukan dari kader pasti akan dipertimbangkan.
"Di DPP, ada mekanisme tertentu, tapi kami akan mendengarkan masukan dari semua kader dan keputusan akhir akan diambil di DPP," tegasnya.
Meskipun ada pembicaraan tentang hak angket untuk Presiden Jokowi saat ini, menurut Amir Uskara, hal tersebut bukanlah inisiatif dari anggota DPR RI, melainkan dari pihak eksternal.
“Hak angket belum kami diskusikan, isu tersebut berasal dari pihak eksternal yang membicarakan calon wakil presiden, bukan dari internal partai," tutupnya. (Fahrullah/B)
