"Bahkan pelayanan diterapkan di Cabdis Wilayah Takalar-Jeneponto dinilai tidak sejalan dengan program Kadis Pendidikan Susel dalam pengurusan gaji berkala bagi ASN. Dimana Disdik Sulsel telah menerapkan Sistem Pelayanan Satu Pintu (Satap) dengan tujuan mempermudah pelayanan bagi ASN di Disdik Sulawesi Selatan," kesal Iwan.
Pastinya kami selaku aktivis selalu bersuara kalau tidak menyikapi permintaan kami, demi untuk perbaikan pelayanan di Cabdis VII Jeneponto -Takalar. Termasuk staf TU, Amirullah yang telah membeberkan bahwa selama ini database di Cabdis belum maksimal sehingga dia menambah persyaratan untuk KGB.
Selain itu, Amirullah juga beberkan bahwa dia tambahkan di poin tujuh karena adanya laporan salah satu ASN yang menggunakan Ijazah Palsu. Ini kan bukan kewenangan mereka untuk memastikan apakah ijazah palsu atau tidak, kesal Iwan.
Pastinya kami dari aktivis sebagai penyambung aspirasi ASN sangat mengapresiasi Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Andi Iqbal Najamuddin bersama Kasubag Kepegawaian Disdik Sulsel, Muhammad Hazairin yang telah menyikapi keluhan para ASN terkait pengurusan KGB di Cabdis Wilayah Takalar-Jeneponto dan pihaknya segera tindak lanjuti.
"Besar harapan para ASN, semoga pelayanan di Cabdis Wilayah VII cepat membaik seperti pelayanan yang diterapkan di Disdik Sulsel," ucap Iwan.
Sementara Kacabdis Wilayah VII Jeneponto -Takalar Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ernawati bersama Kepala Tata Usaha (KTU), Asrul serta staf Tata Usaha (TU), Amirullah sampai berita ini terbit tidak berhasil di konfirmasi, Rabu (06/03/2024). (Tiro)
