GOWA, RAKYATSULSEL - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa, Abdul Karim Dania bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-28 Tahun Tingkat Kabupaten Gowa di Lapangan Upacara Kantor Bupati Gowa, Kamis (25/4/2024).
Abdul Karim mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gowa setiap tahunnya ikut mensukseskan Peringatan Hari Otonomi Daerah ini dengan melaksanakan upacara Lingkup Pemkab Gowa.
Pada Hari Otoda Ke-28 tahun ini, pemerintah pusat mengusung tema "Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat".
Pada kesmpatan itu, Pj Sekda Gowa yang membacakan sambutan seragam Menteri Dalam Negeri menyampaikan tema tersebut dipilih untuk memperkokoh komitmen, tanggung jawab dan kesadaran seluruh jajaran pemerintah daerah akan amanah serta tugas untuk membangun keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat lokal serta mempromosikan model ekonomi yang ramah lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
"Kementerian Dalam Negeri berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam Fasilitasi Produk Hukum Daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara holistik. Fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan peran perda yang berfokus pada komoditas dan sektor unggulan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika dan penanggulangan bencana," ungkapnya.
Disamping mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau, pemerintah daerah juga harus mendorong program pembangunan nasional seperti penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi,
peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses
pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.
Hari Otonomi Daerah Ke-28 telah memberikan dampak positif seperti meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kemampuan fiskal daerah.
"Diharapkan agar dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahterakan rakyat, sehingga dapat meningkatkan angka IPM, menurunkan angka
kemiskinan, meningkatkan konektivitas serta akses infrastruktur yang baik dan lain-lain," tutupnya. (*)