Kepala BKN Sebut Pelanggaran Netralitas ASN di Regional IV BKN Makassar Tertinggi di Indonesia

  • Bagikan
Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Drs Haryomo Dwi Putranto

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, meminta kepada para ASN untuk dapat menempatkan diri dengan benar. Seperti, kapan para ASN harus netral dan kapan harus menggunakan hak politiknya. 

Karena, ASN juga memiliki hak politik tetapi disatu sisi mereka juga harus netral. Danny Pomanto, sapaan akrabnya menyebut ASN harus menunjukkan netralitasnya ketika mereka sedang dalam menjalankan tugga yaitu saat jam kerja. 

"Jadi saya singgung tadi memang di ASN itu kan ada hak politik, di asn ada kewajiban netral, inilah yang harus di manage dengan baik. Kapan itu haknya dan kapan itu kewajibannya. Secara formal, saya sendiri harus dilarang, secara informal itu mencakup pribadinya," terang Danny Pomanto, saat ditemui pada kesempatan yang sama. 

"Pernah saya tanya apakah karena bajunya, pada saat pakai baju asn itu haram? Bukan. Tapi pada waktu status ASN, status itu yah di jam kerjanya kira kira begitu," tambah Danny. 

Sehingga, Danny mengingatkan agar netralitas dijunjung tinggi oleh ASN. Apalagi, Danny mengaku dirinya pernah menjadi korban netralitas ASN. 

"Inilah yang harus, karena saya yang korban dari dulu, soal netralitas ASN. Saya ini korbannya. Tapi kan menang juga," tutup Danny. (Shasa/B)

  • Bagikan