MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Figur-figur calon gubernur Sulawesi Selatan tengah memperebutkan tiket dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Untuk mencapai tahapan itu, setiap kandidat akan menjalani uji kelayakan dan uji kepatutan. Partai berlambang bola dunia dikelilingi sembilan bintang itu menjadi 'seksi' di mata kandidat karena punya delapan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulsel hasil Pemilu, Februari lalu.
Setelah menjalani tahapan pendaftaran dan pengembalian formulir, figur yang mendaftar di PKB akan melalui tahapan selanjutnya yakni uji kelayakan dan kepatutan oleh pengurus DPP PKB di Jakarta. Kesempatan pertama akan diberikan kepada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Moh Ramdhan Pomanto (Danny).
IAS dan Danny akan melakukan presentasi di kantor kantor DPP PKB, Selasa (28/5/2024) hari ini. Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Sulsel, Syamsu Rizal alias Deng Ical mengatakan seluruh calon yang mendaftar akan menjalani fit and proper test sebagai tahapan penting menuju keluarnya rekomendasi. Dia mengatakan, DPP PKB menjadwalkan uji kelayakan dan kepatutan tahap pertama kepada IAS dan Danny.
"DPP sudah mengeluarkan jadwal dengan mengundang IAS dan Danny untuk menjalani uji kelayakan," kata Deng Ical, Senin (27/5/2024).
Dia mengatakan, selain IAS dan Danny, ada tiga figur lainnya yang telah mendaftar di PKB. Mereka yakni Andi Muhammad Bausawa Mappanyukki, Annar Sampetoding, dan Andi Sudirman Sulaiman.
"Ketiganya masih menunggu giliran mendapatkan undangan," imbuh Deng Ical.
Deng Ical mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan tersebut digelar untuk mengetahui lebih detail mengenai profil bakal calon kepala daerah beserta visi dan misi yang ditawarkan. Menurut dia, DPP harus punya referensi yang lengkap mengenai sosok yang akan diusung di Pilgub Sulsel 2024.
"Bila ada bakal calon kepala daerah yang tidak mengikuti proses fit and proper test partai, maka DPP PKB akan memberikan catatan khusus," ujar Deng Ical.
Saat ini, baru satu pasangan yang memenuhi syarat dukungan untuk maju di Pilgub Sulsel. Pasangan itu adalah Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi. Partai NasDem sebagai pemegang 17 kursi di DPRD Sulsel, yang mendeklarasikan pasangan ini.
Danny menanggapi paket Sudirman-Fatmawati. Menurut dia, kristalisasi politik di Sulsel akan lebih cepat berlangsung karena sudah ada yang berpasangan.
"Yang jelas kami tak mau ada kotak kosong di Pilgub Sulsel. Kami tengah membangun koalisi untuk mendapatkan tiket," ujar Danny.
Dia mengaku, tak gentar menghadapi pasangan Sudirman-Fatmawati dan selalu optimistis untuk ikut bertarung. Danny mengklaim telah mengantongi restu dari PDIP sehingga berharap Golkar, Demokrat, dan PPP bisa berkoalisi untuk mengusung dirinya.
"Saya sudah punya modal dari PDIP. Dalam waktu dekat ini akan terlihat partai koalisi," beber Danny.
Sementara itu, Andi Sudirman mulai memasifkan gerakan setelah diusung oleh Partai NasDem. Sudirman ikut mengambil formulir pendaftaran di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan PKB.
"Sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kami ke partai-partai lain, kami juga akan mendaftar. Kami membutuhkan dukungan partai lain selain NasDem," kata perwakilan Sudirman, Haeruddin.
Figur Wali Kota Makassar
Sementara itu, persaingan memperebutkan tiket Partai Golkar untuk maju di pemilihan wali kota Makassar masih terbuka lebar bagi kader internal. Pemberian surat tugas kepada Ketua Golkar Makassar, Munafri Arifuddin bukan berarti menutup kans bagi figur potensial lainnya. Belakangan, politikus Golkar Rahman Pina ikut melakukan sosialisasi untuk maju di Makassar.
Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengatakan peluang kader-kader potensial masih terbuka lebar. Alasannya, figur yang diusung Golkar ditentukan oleh DPP Golkar.
"Peluang itu berdasarkan kriteria, hasil survei dan indikator lain seperti elektabilitas, popularitas, dan akseptabilitas," kata Taufan.
Menurut dia, surat tugas yang pernah diberikan kepada Munafri Arifuddin bukan jaminan untuk mengeluarkan rekomendasi. Taufan mengatakan, surat itu hanya sifatnya penugasan. Sedangkan rekomendasi akan diberikan kepada semua kader jika memenuhi kriteria yang diinginkan DPP Golkar.
"Waktu itu, surat tugas diberikan kepada karena punya hak istimewa sebagai ketua Golkar Makassar. Tapi begitu ada calon yang ingin juga maju, maka tetap dipersilakan," kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Profesor Sukri Tamma menilai belum adanya kepastian usungan Partai Golkar dalam Pilwali Makassar 2024, termasuk untuk kadernya sendiri menunjukkan partai berlambang beringin tersebut masih terbuka untuk semua figur, termasuk non kader.
"Saya kira memang sikap partai pada prinsipnya tergantung pada kondisi dan kepentingan mereka. Kalau kepentingan mereka jelas memenangkan pertarungan di level manapun, sehingga pilihan untuk menentukan nama itu sangat bergantung pada apakah punya peluang untuk menang atau tidak," kata Sukri.
Menurut dia, sikap Golkar yang belum memfinalkan usungannya dalam Pilwali Makassar 2024 menunjukkan bahwa Partai Golkar tidak fobia terhadap figur-figur yang lebih sesuai dengan keinginan atau kepentingan partainya. Termasuk, kata dia, sikap ini juga menunjukkan bahwa Partai Golkar lebih fleksibel melihat kandidat yang potensial.
"Karena Golkar atau partai lain pun tentu mengharapkan dari kadernya bisa bersaing, tapi kalau tidak ada tentu ada kebijakan lain. Karena pada prinsipnya kan memenangkan proses kontestasi ini," imbuh Sukri.
Pada akhirnya, kata Sukri, persaingan di internal Partai Golkar ini akan berakhir dengan melihat siapa di antara kader yang memiliki peluang memenangkan kontestasi lima tahunan yang akan berlangsung, baik Munafri Arifuddin, Rahman Pina, ataupun kader-kader lainnya.
Sebab, menurutnya partai tidak hanyalah sekadar mengusung figur saja karena posisinya dalam partai atau kemenangannya dalam pertarungan Pileg sebelumnya, melainkan melihat peluang-peluang yang dimiliki untuk memenangkan Pilwali Makassar 2024.
"Karena sekali lagi targetnya adalah memenangkan pertarungan, sehingga baik Munafri Arifuddin maupun Rahman Pina sayakira nanti akan dilihat ujungnya, mana yang paling memungkinkan untuk menang, terlepas dari posisi mereka saat ini," ungkap dia.
Bahkan, menurut Sukri, belum adanya ketegasan soal figur yang diusung Partai Golkar juga membuka peluang bagi figur lain di luar Partai Golkar. Hal tersebut merujuk pada Pemilu 2024 yang mana Partai Golkar tak ikut mengusung capres-cawapres melainkan memilih berkoalisi.
"Jadi sangat mungkin (figur non kader) karena pada ujungnya kan kepentingan partai yang utama. Kita melihat di pemilihan presiden kan Golkar tidak mengusung kadernya, jadi apa bedanya di level provinsi maupun kabupaten kota, sama saja. Karena pada prinsipnya adalah kepentingan partai adalah bagian dari pemenang sehingga kemudian bisa jadi orang non kader yang diusung," kata Sukri.
Adapun, Ketua Partai NasDem Sulsel, Rusdi Masse telah mengeluarkan empat nama untuk dicalonkan sebagai bakal calon wali kota Makassar. Keempat nama tersebut adalah Rusdin Abdullah, Rudianto Lallo, Rahmatika Dewi, dan Fatmawati Rusdi.
"Kami memprioritaskan Rusdin Abdullah," ujar Rusdi.
Rusdi mengatakan, NasDem hanya punya delapan kursi sehingga masih butuh tambahan dua kursi untuk dapat mengusung pasangan calon. Itu sebabnya, Rusi meminta nama yang diprioritaskan untuk diusung segera bekerja keras mencari koalisi partai untuk menggenapkan dukungan kursi.
Sebelumnya, bakal Calon Wali Kota Makassar, Rusdin Abdullah melakukan kunjungan Silaturahmi dengan keluarga besar pengurus DPD NasDem Makassar, berlangsung di Aula Kantor DPW NasDem Sulsel di Jalan Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (25/05/2023).
Kehadiran Rusdin diterima Ketua NasDem Makassar Andi Rachmatika Dewi.
Rusdin menyampaikan ucapan terima kasih telah disambut penuh keakraban dan keluarga di Partai NasDem.
"Terima kasih untuk kakak-kakak semua untuk sambutan hangat dan kekeluargaannya malam ini. Dalam politik, kita ini sebagai calon tidak ada apa-apanya tanpa dukungan dari semua," kata dia. (suryadi-isak pasa'buan/C)
