Ahmad mengatakan, semua tuntutan ini sebelumnya telah dibahas dalam dialog bersama Rektor UNM Prof. Karta Jayadi. Hasil dari diskusi tersebut, pihak rektorat berjanji akan menyelesaikan seluruh persoalan itu, namun faktanya sampai hari ini belum ada penyelesaian.
"Kami mendesak dan meminta kejelasan atas semua tuntutan kami," ungkapnya.
Selain itu, Ahmad juga menyebut kebijakan rektor untuk mahasiswa baru yang diwajibkan membeli almamater dan dasi seharga Rp250 ribu tidak sejalan dengan tujuan utama pendidikan nasional. Kampus dengan label negeri dinilai tidak memperhatikan kemampuan ekonomi mahasiswanya sebelum mengeluarkan kebijakan.
"Tetapi setelah dikritik, surat edaran rektor keluar bahwa harga almamater menjadi Rp175 ribu. Namun, dasi dijual terpisah seharga Rp75 ribu. Jadi tidak ada bedanya surat edaran pertama dan surat edaran kedua," tegas Ahmad.
Ahmad, yang juga menjabat sebagai Menteri Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi UNM, menyebutkan bahwa beberapa waktu lalu pihaknya sempat menghadiri dialog dengan pihak rektorat. Namun, upaya untuk meminta kejelasan mendapat tindakan represif dari oknum dosen.
"Kemarin itu awalnya dialog terbuka. Tapi tidak ada tindak lanjut dari pihak rektorat. Makanya teman-teman melanjutkan aksi demonstrasi di jalan sebagai bentuk perlawanan lebih lanjut," jelasnya.
