MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak menjadi ujian terberat Aparatur Sipil Negara (ASN), bagaimana mereka tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon kepala daerah.
Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus mengatakan dari berbagai pengalaman netralitas ASN akan sulit kendalikan. Selain itu strukturnya paling lengkap menguasai sampai tingkat bawah pemilih.
Praktik keberpihakan RT RW termasuk kepala desa, kata dia, juga masih dapat dikendalikan birokrasi yang berkuasa. Karena ada janji kenaikan dana insentif oleh kandidat tertentu apalagi incumben ataupun keluarganya yang maju bertarung.
"Contohnya ada Bansos di Dinas Sosial, begitu pula di bidang Kesehatan dan Pendidikan, tentu itu bisa dikendalikan. Begitu juga kepala desa dana desa dijanjikan termasuk operasionalnya, karena kerja-kerjanya struktural, ini berbahaya dan sangat rawan keberpihakan itu," ungkapnya.
Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah menyatakan saat ini pihaknya belum bisa menindaki dugaan pelanggaran netralitas ASN karena belum masuk tahapan penetapan dan kampanye. Tapi setelah penetapan, maka wajib ditindak dengan merujuk Undang-undang nomor 10 tahun 2016.
"Langkah pencegahan kita dilakukan dengan mengeluarkan surat imbauan ke semua instansi dan lembaga negeri. Sebab, kita tidak bisa menindak. Kalaupun ada dugaan pelanggaran ASN, Bawaslu hanya menelusuri. Hasilnya, di kirim ke KASN. Kalau masuk penetapan kita tindak dengan dasar Undang-undang," jelasnya. (Fahrullah/B).
