"Lalu dimana peran pemerintah disini? Perannya pemerintah adalah menjadi regulator yang baik, menjadi penghubung yang baik, antara satu pemeluk agama dengan yang lainnya," ungkapnya.
"Bagaimana caranya? Caranya dengan tidak membeda-bedakan dalam persoalan prestasi kepangkatan dan sebagainya dalam tatanan sistem pemerintahan di kota Makassar," tambah Ketua Partai Golkar Makassar ini.
Yang selama ini terjadi, kata Appi, kebanyakan perekrutan dalam pemerintahan dipandang dari latarbelakang suku, ras dan agamanya. Dan itu dianggap mencoreng keberagaman antar-umat beragama.
"Saya sampaikan bahwa orang Toraja berhak menjadi kepala dinas, orang Toraja berhak jadi camat, lurah, ini yang harus kita kedepankan. Karena persoalan ini adalah bukan dalam wilayah akidah, tapi persoalan ini adalah persoalan dalam menjalankan tatanan pemerintahan," jelas Mentan CEO PSM Makassar dengan tegas.
Mendengar konsep pembangunan antar umat beragama dari Appi, Ketua Tim Komunitas Kristen Kota Makassar, Aris Pongpalilu mengaku terobosan atau cara yang terbaik dari Appi untuk menjawab dinamika kehidupan masyarakat Kota Makassar.
"Saya pikir sebuah kewajaran masyarakat Makassar memberikan pandangan atau mau bertemu dengan beliau (Appi) dalam rangka mengekspresikan dirinya sebagai warga," terangnya.
