MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan perdagangan serta penyelundupan orang di perbatasan perlu diperkuat. Sulawesi Selatan, sebagai wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara, memainkan peran penting dalam menjaga keamanan perbatasan dan mencegah penyelundupan.
"Kerjasama antar instansi di tingkat daerah harus lebih dioptimalkan guna memastikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak manusia, terutama kelompok rentan yang sering menjadi sasaran utama perdagangan dan penyelundupan orang," ungkap Taufiqurrakhman dalam sambutannya, Selasa (22/10).
Dialog ini diharapkan menjadi wadah yang efektif untuk bertukar gagasan, berbagi pengalaman, dan memperkuat koordinasi antara pihak-pihak terkait.
"Saya berharap diskusi yang akan berlangsung dapat menghasilkan rekomendasi konkret dan implementatif, yang nantinya dapat kita jadikan sebagai landasan untuk langkah-langkah strategis di masa depan," ujar Taufiqurrakhman.
Direktur Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi, yang diwakili oleh Analis Keimigrasian Ahli Utama, Alif Suaidi, mengungkapkan bahwa kegiatan dialog ini diselenggarakan dengan tujuan yang sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, mendapatkan masukan, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam menangani isu perdagangan dan penyelundupan orang, khususnya di wilayah perbatasan.
"Peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya penanganan isu ini sangatlah krusial. Namun, kami sadar bahwa keberhasilan dalam memerangi perdagangan dan penyelundupan orang tidak dapat dicapai sendirian. Oleh karena itu, sinergi dan kerja sama yang solid antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi kunci utama," ujar Alif Suaidi.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kalimantan Barat, Arief Munandar, serta jajaran perwakilan dari Divisi Keimigrasian dan Kepala Kantor Imigrasi dari berbagai wilayah.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol. Desy Andriani, Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Tafwid Mulya selaku Fungsional Diplomat Ahli Madya, UNODC Nabiel A. Karim Hayaze selaku National Programme Officer Borden Management UNODC, IOM Muhammad Yasser selaku Project Associate Counter-Trafficking Unit, dan Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Happy Herdipayuda selaku Penanggung Jawab Penyidikan Wilayah 2. (*)
