MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Komisi VI DPR RI melakukan evaluasi khusus terhadap pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bagian dari upaya strategi mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen, seperti yang menjadi visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua Komisi VI, Nurdin Halid, menyebutkan bahwa kunjungan khusus ke sejumlah daerah dilakukan untuk memastikan kesiapan sektor perbankan dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi UMKM dan koperasi.
“Ini bukan hanya di Sulsel, tapi di seluruh Indonesia. Kita ingin melihat bagaimana kesiapan perbankan dalam memberikan akses pembiayaan, khususnya di sektor ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi. Hal ini nasional sangat penting untuk mengangkat perekonomian rakyat, kemiskinan anggota, serta memperkuat peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi,” jelas Nurdin Halid saat melakukan kunjungan kerja di Makassar, Jumat(6/12/2024)
Dirinya menyebutkan saat ini, Indonesia memiliki sekitar 64 juta unit UMKM, namun hanya 4,7 juta di antaranya yang mendapat akses KUR. Nurdin menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk membantu UMKM naik kelas.
“Kita ingin UMKM mikro yang jumlahnya 63 juta ini bisa naik menjadi pengusaha kecil. Dari pengusaha kecil yang jumlahnya sekitar 190 ribu, harus ada yang naik menjadi pengusaha menengah, dan dari sana menjadi pengusaha besar," ujanya.
Nurdin Halid juga menyebutkan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) menjadi perhatian khususnya. Sebagai mitra perbankan, PNM dinilai mampu menjadi saluran pembiayaan yang efektif, namun sinergi antara kedua pihak harus terus diperkuat.
“PNM dan perbankan adalah mitra. Kita dorong agar mereka dapat meningkatkan efisiensi penyaluran pembiayaan, khususnya kepada UMKM,” tambah Nurdin.
Nurdin menyatakan bahwa hilirisasi harus diarahkan untuk memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa sendiri, bukan hanya bagi pemilik modal asing.
“Alokasi ekonomi harus adil. Jangan sampai teknologi dan modal di sektor hilirisasi dikuasai oleh asing. Kebijakan harus berpihak pada pengusaha lokal agar kesejahteraan ekonomi bisa dirasakan merata,” tegasnya. (Fahrullah/B)
