MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Terkuaknya kasus produksi uang palsu di Universitas Islam Negeri (UIN) mengungkap sisi lain terkait temuan Sertificate of Time Deposit BI dan Surat Berharga Negara (SBN) yang ikut dipalsukan. Temuan ini mengindikasikan tidak hanya rupiah yang dipalsukan tetapi juga surat berharga dengan nilai fantastis belasan Miliar.
Dalam temuan kepolisian selain ribuan lembar uang rupiah yang didominasi pecahan Rp100 ribu, terdapat pula satu lembar kertas foto copy Certificate of Time Deposit (BI) senilai Rp45 Triliun dan satu lembar Surat Berharga Negara dengan nilai Rp700 Triliun.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda dengan tegas menyatakan temuan tersebut palsu.
"Kalau surat berharga tidak ada hubungannya dengan orang berharap. Saya tau pak Marlison Hakim itu Kepala departemen Pengedaran uang, itu bukan dia dan namanya juga beda," tegas Rizki Jumat (20/12/2024).
Rizki menampik adanya keterlibatan pihak perbankan selain dua orang tersangka yakni IR (37) dan AK (50) yang juga bekerja di Bank BUMN dan bertindak melakukan transaksi penjualan uang palsu sekaligus menggunakannya.
"Terkait orang perbankan yang terseret kasus ini kita serahkan ke polisi baik itu orang bank, orang politik, siapa pun.," pungkasnya.
Lebih jauh dia surat dengan nilai fantastis tersebut diyakini Rizki tidak ada hubungannya dengan perbankan. Apalagi kata dia, SBN tidak dikeluarkan dengan nilai fantastis.
"Itu hoax, bank tidak mengeluarkan itu,sebab saat ini tampilannya sudah paperless. Kemudian yang mengeluarkan juga dengan yang bertanda tangan berbeda, jadi semuanya aneh. Nilainya juga fantastis, itu aneh. Jika teman teman melihat keanehan maka patut curiga dan boleh dikonfirmasi ke pihak berwenang," jelasnya.
Menanggapi peredaran uang palsu, Rizki mengaku akan meningkatkan sosialisasi dan menyarankan agar masyarakat menggunakan uang elektronik atau QRIS yang sebelumnya dikeluarkan Bank Indonesia.
"Pasti BI akan meningkatkan sosialisasi itu apalagi program tahunan. Dan kami juga akan mensosialisasikan QRIS untuk meminimalisir peredaran uang palsu. Kami juga menghindari agar penjual toko kelontong misalnya jika ragu dengan yang tunai bisa menggunakan QRIS untuk mengganti metode pembayaran konvensional," tandasnya. (Hikmah/B)
