JAKARTA, RAKYATSULSEL – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas harga di sektor pertanian.
"Pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen dari petani Rp6.500. Karena itu, saya ulangi, Rp6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara di mana orang kecil selalu dikorbankan," tegas Presiden Prabowo dalam pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (3/2/2025).
Presiden juga mengingatkan para pelaku usaha penggilingan padi untuk mematuhi kebijakan tersebut. Ia menyoroti adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memainkan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
"Saya mengimbau semua pihak, termasuk penggilingan padi di daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah. Seberapa besar pun penggilingan itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak," tegasnya.
Prabowo menilai, upaya menekan harga gabah saat produksi melimpah merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan ancaman terhadap kedaulatan pangan Indonesia.
"Tiap kali produksi besar, mereka ingin memaksakan harga turun. Kita tidak boleh dibiarkan tidak swasembada. Ini bukan sekadar bisnis, ini soal kedaulatan pangan bangsa," ujarnya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan petani. Ia siap mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa kebijakan HPP ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan menguntungkan.
"Dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani, mulai dari ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, hingga penetapan HPP gabah yang berpihak kepada petani, adalah langkah konkret dalam mewujudkan kedaulatan pangan," jelas Mentan Amran.
Ia juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan menciptakan keseimbangan di seluruh rantai pasok pangan, sehingga petani, pelaku usaha, dan konsumen sama-sama mendapatkan manfaat yang adil.
"Untuk pupuk, terima kasih Bapak Presiden. Tidak ada lagi petani yang mengeluhkan pupuk. Perbaikan irigasi juga telah menunjukkan hasil nyata dalam peningkatan produksi beras, sebagaimana tercermin dalam data BPS," tutupnya. (*)
