Menurutnya, PSU penting untuk menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Salah satu tugas utama penyelenggara Pemilu adalah memastikan suara pemilih tetap murni tanpa intervensi.
Meski diakui akan ada tantangan, Endang menegaskan bahwa jika MK memerintahkan PSU, KPU harus melaksanakannya secara profesional.
"Kita tahu tantangan yang akan terjadi, misalnya di Palopo, di mana tiga komisioner KPU-nya sudah diberhentikan," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam kondisi transisi seperti ini, penyelenggara Pemilu tetap harus beradaptasi dengan cepat untuk memastikan PSU berjalan sesuai aturan.
"Tugas utama penyelenggara Pemilu ada tiga: melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, memastikan perlakuan yang adil bagi semua peserta Pemilu, serta menjaga kemurnian suara," imbuhnya.
Dari sisi anggaran, Endang menekankan bahwa KPU wajib mengalokasikan anggaran PSU jika sudah menjadi perintah MK. Tidak ada alasan bagi penyelenggara maupun pemerintah daerah untuk menghindari PSU dengan dalih keterbatasan dana.
Menurutnya, keberlanjutan demokrasi dan integritas Pemilu adalah prioritas utama.
"Kita bisa belajar dari Pilkada Makassar 2018, di mana anggaran dana hibah sudah digunakan, tetapi karena hasilnya dimenangkan oleh kolom kosong, Pilkada harus diulang dengan tambahan anggaran baru," pungkasnya. (Yadi/A)
