MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menata para petugas ad hoc yang akan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU) di Pemilihan Wali Kota Palopo. Aktivasi dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja ad hoc saat pelaksanaan Pilkada Serentak November 2024.
Yang berkinerja layak tetap dipertahankan. Adapun yang dinilai tidak maksimal bekerja, "kontrak" diputuskan dan segera dicarikan pengganti. KPU tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan petugas ad hoc untuk kelancaran PSU ini.
Petugas ad hoc yang diaktifkan kembali yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Komisioner KPU Palopo, Iswandi Ismail mengatakan pihaknya telah menginventarisasi PPK dan PPS yang pernah bekerja pada Pilkada 2024. Hasilnya ada beberapa yang tidak lagi bersyarat dan bersedia.
"Jadi kami sudah melakukan evaluasi terhadap jajaran PPK dan PPS. Dan memang ada yang sudah tidak bersyarat dan tidak bersedia, dengan berbagai alasan yang berbeda-beda," kata Iswandi, Rabu (26/3/2025).
Pada 11-18 Maret lalu, sebanyak 45 anggota PPK yang dievaluasi. Hasilnya 34 orang direkomendasikan untuk diangkat kembali, dan 11 orang tidak direkomendasikan. Kemudian untuk PPS dari 144 anggota, sebanyak 119 orang direkomendasikan untuk diangkat kembali. Sedangkan 25 orang tidak direkomendasikan.
"Dan pada 20 Maret lalu, kami sudah umumkan siapa-siapa saja yang dinyatakan lolos. Sisanya kami akan melakukan perekrutan," ujar Iswandi.
Koordinator Divisi Data ini mengatakan jajaran petugas ad hoc yang bakal direkrut diambil dari daftar tunggu yang sebelumnya ikut mendaftar waktu tahapan Pilkada 2024. Proses ini dilakukan sampai 31 Maret 2025.
"Jadi ada istilahnya pergantian antarwaktu. Bagi mereka yang menjadi daftar tunggu, akan kami lakukan wawancara dan klarifikasi. Apakah mereka bersedia dan bersyarat sebagai penyelenggara pemilihan," ujar dia.
Dia melanjutkan, setelah semua posisi PPK dan PPS terisi, maka dilakukan pelantikan dan pengukuhan badan ad hoc. Mereka akan bekerja selama dua bulan mulai 4 April hingga 4 Juni 2025.
"Mereka akan bekerja selama dua bulan. Adapun honor yang mereka akan terima, sama dengan saat menjadi penyelenggara pada Pilkada 2024 lalu," beber Iswandi.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan pemerintah Kota Palopo telah menyepakati mengenai anggaran PSU. Dia mengatakan bahwa pencairan dana hibah tersebut akan dilakukan dalam dua termin.
"Anggaran disepakati itu Rp 10,5 miliar, pencairan akan dilakukan pada awal April dan awal Mei," ujar Hasbullah.
Menurut dia, adendum nota perjanjian hibah daerah (NPHD) merupakan tindak lanjut dari kebutuhan pendanaan PSU yang harus segera direalisasikan demi kelancaran pelaksanaan proses demokrasi di Kota Palopo.
"Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan PSU dapat berlangsung sesuai jadwal dan berjalan dengan lancar," harap Hasbullah.
Adapun, Koordinator Divisi Logistik KPU Sulsel, Marzuki Kadir memastikan kesiapan logistik menjelang hari pencoblosan.
"Proses percetakan surat suara PSU Palopo hampir sama seperti DPT Pilwali 2024. Karena ini sistem PSU semua kecamatan di Palopo, hanya gambar paslon yang diganti," ujar Marzuki.
Adapun daftar pemilih tetap (DPT) Pilwalkot Palopo 2024 sebanyak 125.572 pemilih. Rinciannya, pemilih laki-laki 61.852, perempuan 63.720, jumlah 125.572. Tersebar di 9 kecamatan dan 48 desa/kelurahan. Serta pemilih laki-laki 61.852, perempuan 63.720, jumlah 125.572.
Jumlah surat suara untuk pelaksanaan Pilwali Palopo 27 November 2024 lalu yang dibutuhkan 257.424. Itu tersebar di jumlah TPS 260. Marzuki mengakui logistik PSU dengan waktu yang diberikan oleh MK nantinya akan dilakukan pencetakan surat suara kembali.
"Kalau yang pilkada kemarin kan hanya 1.000 per kabupaten/kota dan sudah dipakai. Data itu yang kita gunakan, sudah ada formatnya, jadi tinggal dicetak lagi sesuai kebutuhan," imbuh dia.
Menurut dia, sekarang itu belum proses percetakan kertas suara karena jumlah pesanan masih dihitung. Pada prinsipnya, kata Marzuki, jumlah kebutuhan logistik di PSU ini sama dengan jumlah kebutuhan pada saat pilkada serentak dulu sesuai dengan jumlah DPT.
"Sedangkan DPT itu tetap. Tidak ada penambahan TPS. Hanya perubahan calon saja yang nomor 4 itu didiskualifikasi," jelas dia.
Semua kebutuhan logistik itu tertera tulisan di situ PSU hasil MK, baik itu sertifikat, formulir dan lain sebagainya.
"Surat suara desain. Sebenarnya sudah, tapi belum kita pesan di e-katalog. Apalagi saya lihat belum dikirim ke Jakarta. Andaikan sudah saya bilang sekarang tapi kan belum bisa ACC. Ada (foto-foto calon) tapi mungkin kayak buram atau apa," kata Marzuki.
Anggota KPU Sulsel Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Hasruddin Husain mengatakan, debat PSU Pilkada Palopo akan digelar sesuai Peraturan KPU nomor 13 tahun 2024.
“Tadi telah disepakati, debat terbuka akan digelar satu kali pada tanggal 17 Mei atau satu minggu sebelum pencoblosan,” kata Hasruddin Husain, Ahad (23/3/2025) di kantor KPU Palopo.
Mantan Ketua KPU Kota Parepare ini menyebut, debat PSU Pilkada Palopo akan digelar di kota Idaman dan semua paslon wajib mengikuti tahapan tersebut. Selain itu, Hasruddin menjelaskan bahwa KPU Sulsel telah menjadwalkan rapat umum atau kampanye akbar untuk setiap paslon PSU Pilkada Palopo.
Kampanye akbar akan digelar satu kali dan dimulai 26 Maret sampai 20 Mei 2025. Tahapan ini menurut Hasruddin Husain tidak bersifat wajib dilakukan oleh paslon.
“Kami sepakat juga ada rapat umum. Kami di KPU Sulsel sudah tetapkan, terserah paslon mau gunakan atau tidak,” jelas Hasruddin Husain.
PAN Solid di Palopo
Ketua Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, Ashabul Kahfi mengatakan partainya konsisten memberikan dukungan kepada pasangan Putriana Hamda Dakka-Haidir Basir di pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) di Pilkada kota Palopo. Dia menegaskan, sudah memberikan arahan kepada DPD PAN Palopo tetap mengawal kemenangan Putri Dakka-Haidir pada PSU yang digelar Mei mendatang.
"Kami DPW dan DPD kader PAN kota Palopo tetap memberikan dukungan kepada Putri Dakka," ujar Kahfi, Rabu (26/3/2025).
Adapun, Putri Dakka menyampaikan banyak terima kasih kepada pimpinan dan pengurus PAN Sulsel yang masih memberikan dukungannya di PSU Pilwalkot Palopo dalam waktu dekat ini. "Terima kasih," jawab pesan singkat.
Untuk diketahui Putriana Hamda Dakka yang akrab disapa Putri Dakka bersama Haidir Basir resmi berpasangan setelah mendapat dua rekomendasi partai politik yakni PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada Kota Palopo 2024 yang lalu.
Di kota Palopo, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat resmi menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dalam rapat pleno yang digelar pada Sabtu, 23 Maret 2025. Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Sulawesi Selatan, Hasbullah, ini turut dihadiri oleh komisioner KPU Palopo, perwakilan pasangan calon, serta sejumlah pejabat terkait. (suryadi/C)
