MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Polemik bantuan sosial (bansos) kembali menjadi sorotan di Kota Makassar. Anggota Komisi D DPRD Kota Makassar periode 2024–2029, Andi Odhika Cakra Satriawan dari Fraksi Nasdem, menyebut masalah pendataan bansos masih menjadi keluhan utama masyarakat. Hal ini dibahas dalam program podcast Rakyat Sulsel bertajuk “Siapa Layak Dapat Bansos?” pada Selasa (6/5/2025).
Menurut Odhika, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan jenis bansos yang paling banyak diterima masyarakat. Isu bansos ini, kata dia, selalu menjadi pembahasan penting sejak masa kampanye.
"Keluhan masyarakat tetap berkutat pada masalah klasik: pembagian bansos yang tidak tepat sasaran," ujar Odhika.
Dia mengatakan, selama dua kali reses sejak dilantik, persoalan tersebut terus muncul. Komisi D, yang bermitra dengan Dinas Sosial, kata Odhika, telah dua kali melakukan monitoring dan evaluasi (monev). Salah satu fokusnya yakni mempertanyakan mekanisme pendataan.
“Kenapa ada warga yang layak tidak dapat, dan sebaliknya?” ujar Odhika.
Dia menyebut, Dinas Sosial sudah berupaya membenahi sistem dengan memberi honor kepada operator kelurahan yang menggelar musyawarah kelurahan (musker) untuk pengusulan data. Namun, kendala tetap muncul karena pembaruan data belum dilakukan secara rutin.
Menurut Odhika, seharusnya pemutakhiran data dilakukan minimal dua kali dalam setahun. Namun pelaksanaannya tergantung pada instruksi dari Kementerian Sosial. Saat ini, kata Odhika, Kemensos tengah mendorong ground checking terhadap data yang ada, yang sebelumnya dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) dan kini berubah menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).
“Ground checking ini dilakukan oleh pendamping di setiap kelurahan, untuk memastikan akurasi data sebelum dilakukan pemutakhiran,” kata Odhika.
Dia menyebut peran Komisi D dalam mengawasi pendataan. “Kami mendengar keluhan warga, lalu mengundang dinas terkait untuk mencari solusi. Aplikasi Kemensos seharusnya bisa dioptimalkan untuk mempermudah integrasi data,” terang Odhika.
Odhika menegaskan, tidak semua masyarakat berhak menerima bansos. Ada kriteria tertentu, seperti PKH yang dikhususkan untuk keluarga dengan anak sekolah atau kepala keluarga perempuan (janda).
“Kalau ada warga yang miskin atau menganggur, tentu bisa dapat bantuan. Tapi itu tergantung verifikasi faktual di lapangan oleh RT, RW, dan kelurahan,” kata Odhika.
Selain itu, ketimpangan data penerima bansos antar kecamatan. Maka dari itu, dia mengaku terus mendorong perbaikan data dalam setiap monev yang dilakukan. Menurutnya, keberhasilan program bansos sangat bergantung pada kualitas pendataan.
Dia mendorong semua pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pengawasan agar bansos tepat sasaran. Pada bulan ini, setidaknya lima jenis bansos akan disalurkan, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, tidak semua keluarga bisa menerima semua jenis bansos tersebut.
Kementerian Sosial menetapkan klasifikasi berdasarkan desil dalam DTSN. Desil 1 merupakan kategori miskin ekstrem yang berhak mendapat KIP, KIS, PKH, dan BLT. Sementara desil 2–4 mendapat kombinasi bantuan sesuai kriteria.
Lebih jauh, tak hanya tidak tepat sasaran, penyaluran bansos juga pernah memiliki permasalahan serius. Seperti, kasus bansos Covid-19 tahun 2021 yang dikorupsi oleh sejumlah oknum. Odhika menyebut hal itu terjadi karena masyarakat penerima bansos menitipkan kartu rekening mereka ke orang lain, untuk pencairan dana bansos. Sehingga, celah itulah yang digunakan oknum untuk melakukan pemotongan dana bansos.
“Modusnya, warga menitipkan kartu ke orang lain, yang kemudian disalahgunakan,” ungkap Odhika.
Meski begitu, ia meyakini mekanisme saat ini lebih aman karena dana langsung ditransfer ke rekening penerima. Terkait anggapan bahwa bansos membuat masyarakat manja, Odhika sepakat bahwa solusi jangka panjang adalah penciptaan lapangan kerja. Meski demikian, menurutnya, bantuan sosial masih sangat dibutuhkan selama dilakukan secara tepat sasaran.
Di tengah transisi kepemimpinan Wali Kota Makassar, Odhika berharap pendataan bansos bisa lebih baik dan akurat. “Jadi ini kita awasi terus tujuannya agar pendataan bansos ini tepat sasaran. Karena kalau data nya yang sudah benar insya allah tepat sasaran di masyarakat,” imbuh Odhika. (shasa anastasya/C)
