MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam kategori Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan skor 87 persen untuk tahun 2024. Penghargaan ini diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Pemkot Makassar menempati posisi ketiga terbaik di Sulawesi Selatan dari seluruh kabupaten/kota.
Predikat ini diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Kota Makassar diapresiasi sebagai pemerintah daerah terjaga. Skornya 87 persen,” kata Munafri usai menerima penghargaan.
Apresiasi ini menjadi bukti nyata atas upaya berkelanjutan Pemkot Makassar dalam memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengoptimalkan sistem pengawasan internal.
Munafri menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian ini, serta berkomitmen untuk terus mendorong budaya antikorupsi di seluruh lini pemerintahan.
Meski demikian, Ia mengakui bahwa ini adalah kerja keras semua jajaran Pemerintah Kota Makassar.
"Ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan OPD di pemerintahan, dan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel," ujar Munafri.
KPK RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Makassar atas komitmen dan kinerjanya dalam upaya pencegahan korupsi.
Penghargaan ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, keberhasilan ini sekaligus mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan program-program antikorupsi, pengelolaan keuangan daerah, dan pelayanan publik.
"Serta menjadi contoh kinerja kedepan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi," kata Munafri.
Ia berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus memperkuat integritas dan profesionalisme.
Ia menyebut jika pemimpin tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan menular ke seluruh bagian organisasi hingga ke level terbawah.
"Sebaliknya, jika pemimpin bersih, profesional, dan visioner, maka Pemerintaha akan cenderung sehat dan bermanfaat bagi masyarakat," pungkas Munafri. (Shasa/B)
