Lebih jauh, Oryza menjelaskan bahwa BHP Makassar juga tengah mengembangkan layanan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) Online. "Kami sudah membuat dokumen proses bisnis dan mockup yang ditargetkan selesai pada September 2025," terangnya. Inovasi ini diharapkan akan memudahkan masyarakat dalam pengurusan SKHW, tidak hanya bagi warga di wilayah kerja BHP Makassar, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.
Andi Basmal, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasinya kepada BHP Makassar yang berhasil melewati tahap evaluasi TPI. "Mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan berhasil meraih predikat WBK," ungkapnya.
Sementara itu, Kanwil Kemenkumham Sulsel juga tengah memantapkan langkah menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025, setelah sebelumnya berhasil meraih WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tahun 2020.
