MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Sulawesi Selatan memberi perhatian penuh dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Palopo. Gubernur Sudirman Sulaiman untuk sementara akan "bekerja" di Palopo hingga pelaksanaan pencoblosan, Sabtu 24 Mei nanti. Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengerahkan puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja untuk ikut mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut.
Sudirman akan didampingi sejumlah pejabat OPD dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menggelar serangkaian kegiatan dan pemantau pelaksanaan PSU.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga telah memberangkatkan sebanyak 58 personel Satpol PP ke Palopo. Rombongan yang diberi label Satgas Sawerigading tersebut akan bertugas memantau proses PSU.
Pelepasan personel itu disaksikan langsung oleh Pj Wali Kota Palopo, Firmanza DP yang yang berlangsung di pelataran Lakipadada, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (21/5/2025).
Gubernur Sudirman menekankan pentingnya netralitas, profesionalisme, serta tindakan cepat dan tepat dalam menjaga proses demokrasi di Kota Palopo agar berjalan aman dan tertib.
“Saya minta seluruh personel Satpol PP membantu tugas Bawaslu dan pemerintah dalam menjaga kondusivitas. Kalau ada pelanggaran atau penyimpangan, termasuk keterlibatan ASN, lurah, atau aparatur lainnya, segera laporkan dan tindak sesuai aturan,” ujar Sudirman.
Dia menekankan pentingnya mencegah praktik-praktik politik uang seperti serangan fajar, yang dinilai dapat merusak kualitas demokrasi dan memecah belah masyarakat.
“Kami ingin Pilwali Palopo menjadi pemilihan yang bersih, jujur, dan adil. Tidak ada ruang untuk politik uang. Jadikan ini sebagai contoh pemilihan yang bisa dibanggakan,” imbuh Sudirman.
Sudirman meminta agar Satgas memahami secara menyeluruh teknis pengamanan di lapangan, termasuk batasan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
“Lebih baik kita ambil langkah preventif. Dekati masyarakat, jalin komunikasi yang baik dan bantu Pj Wali Kota dalam menciptakan pemilu damai dan partisipatif,” ujar dia.
Jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwalkot Palopo pada 24 Mei mendatang, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman bersama jajaran Forkopimda Sulsel, secara khusus memantau jalannya pesta demokrasi ini agar berjalan sukses dan lancar.
Sementara itu, saat berkantor di Palopo, Sudirman akan melakukan sejumlah kegiatan yang bertujuan untuk mengajak seluruh masyarakat Palopo bergembira dan mensukseskan jalannya PSU ini.
Seperti pada 22 Mei akan diadakan kegiatan eksebisi sepak bola antar lima daerah mulai dari Pemprov Sulsel, Luwu Utara, Luwu Timur, Luwu, dan Kota Palopo. Setelah itu, juga akan diadakan lagi zikir dan doa bersama dalam rangka pelaksanaan PSU di Masjid Agung pada malam Jumat seusai salat Magrib.
Pada 23 Mei atau Jumat pagi, Sudirman akan melaksanakan "Jalan Sehat Antimager". Jalan sehat ini ditargetkan akan diikuti sekitar 10.000 orang dengan menggunakan dresscode baju berwarna putih, tanpa ada simbol warna atau yang berbau politik. Pemerintah Kota Palopo akan mengerahkan semua staf camat, lurah, RT/RW untuk turut serta dalam gerak jalan antimager tersebut.
Sekretaris Daerah Palopo Ilham Hamid mengatakan menjelang PSU ini, Gubernur dan Forkopimda Sulsel berada di Palopo. Kedatangan rombongan gubernur dan forkopimda Sulsel pada Kamis pagi 22 Mei, dan langsung digelar acara eksebisi sepak bola antar instansi se-Luwu Raya. Lalu Jumat pagi jalan sehat anti mager, dan Sabtu 24 Mei keliling memantau jalannya pencoblosan.
"Gubernur dan forkopimda Sulsel mulai datang Kamis sampai Sabtu," ujar Ilham.
Meski begitu, jalan sehat antimager tak luput dari sorotan mengingat acara tersebut dilaksanakan di masa tenang.
Meskipun ada penekanan bawah kegiatan itu jauh dari unsur politik, terlebih peserta diminta untuk menggunakan pakaian berwarna putih atau tanpa simbol warna politik, opini yang mengaitkan dengan politik apalagi di tengah pelaksanaan Pilkada tetap berkembang di masyarakat, utamanya keterlibatan Apartur Sipil Negara (ASN).
Pengamat politik, Muhammad Asratillah mengungkapkan, secara hukum ASN memang memiliki hak pilih, namu dalam aturan mereka juga dituntut untuk bersikap netral dan tidak terbuka ke publik terkait pilihan politiknya karena berpotensi melanggar aturan.
"Pertama secara hukum ASN dilarang sama sekali menjadi partisipan politik di pemilihan kepala daerah, itu sudah sangat terang. Artinya kalau ada ASN yang terlibat (politik praktis) maka dia dianggap melanggar kode etik sebagai ASN," kata Asratillah.
Asratillah juga menjelaskan, walaupun secara normatif ASN terikat aturan hukum, akan tetapi secara sosiologis hampir di setiap pelaksanaan Pilkada ada saja ASN dengan jabatan tertentu di birokrasi atau pemerintahan yang coba cawe-cawe dalam politik praktis.
"Dan saya pikir yang menyebabkan hal ini karena kurangnya pengawasan dari pimpinan, termasuk dari Pj wali kota, termasuk kepala dinas dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada oknum ASN yang terlibat maka yang mestinya bertanggungjawab itu adalah pimpinan yang diatasnya, sebagai pejabat pembina pegawai," tutur Asratillah.
Dengan begitu, Direktur Profetik Institute itu mengingatkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman agar sebaiknya menghindari kegiatan-kegiatan yang bersifat memobilisasi massa, utamanya ASN di tengah suasana hari tenang PSU Pilkada Palopo.
"Kalau saya sebaiknya pak gubernur menghindari acara itu, kan masa tenang. Filosofi masa tenang itukan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk bisa menimbang-nimbang secara jerni kira-kira siapa kandidat yang akan dipilih di bilik suara nantinya," kata Asratillah.
"Jadi sebaiknya dihindari segala moment yang tanda kutip berbau politik. Apa yang saya maksud berbau politik itu yang teridentifikasi memobilisasi massa, terkesan mengkonsolidasi orang, apalagi kalau melibatkan aparat birokrasi," lanjutannya.
Ia berharap Gubernur Sulsel menghindari kegiatan yang bisa disalah artikan publik. Menurutnya, jika Forkopimda Sulsel hadir di Kota Palopo hanya untuk melakukan pemantauan jalannya PSU tanpa adanya kegiatan yang memobilisasi massa itu patut diapresiasi.
Asratillah mengatakan, segala bentuk kegiatan yang berbau mengkonsolidasi orang banyak itu bisa diinterpretasikan publik sebagai kegiatan yang berpotensi memobilisasi massa secara politik dan sebaiknya dihindari, apalagi di tengah masa tenang PSU.
"Saran kalau bisa gubernur menghindari kira-kira acara yang bisa menyulut kontroversi publik. Kalau misalnya gubernur atau bupati datang ke Palopo melihat kesiapan penyelenggara aparat kemanan untuk mensukseskan acara itu saya kira hal yang sangat bagus, dan kita mesti apresiasi," sebutnya.
Untuk itu, Asratillah berharap kegiatan jalan sehat antimager dilaksanakan sehari atau dua hari setelah hari pencoblosan dilaksanakan. Pemerintah ataupun Forkompinda sebaiknya fokus pada persiapan pelaksanaan PSU agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, termasuk potensi adanya PSU ulang.
"Kan apa salahnya kalau kegiatan antimager itu dilakukan sehari atau dua hari setelah pemilihan. Kalau saya pak bupati fokus mengawasi persiapan, logistik penyelenggara tingkat TPS atau tingkat kelurahan untuk menyukseskan Pilkada, jadi fokus di situ saja," imbuh dia.
ASN Diminta Netral
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dalam PSU Pilwali Palopo. Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi bertema "Netralitas ASN dalam Rangka Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas" yang diselenggarakan Bawaslu Palopo. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn Jefler Hielsa Malonda bersama unsur pemerintahan, lembaga yudikatif dan unsur Forkopimda se-Kota Palopo.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang tetap bersinergi menjaga situasi yang aman di Kota Palopo, terutama menjelang hari pencoblosan,” kata Herwyn.
Herwyn mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat 24 daerah yang melaksanakan PSU, dan beberapa daerah diantaranya harus mengganti pasangan calon karena adanya pelanggaran serius yang menyebabkan dilaksanakannya PSU sebagaimana petunjuk dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Beberapa daerah di Indonesia mengalami pelanggaran yang cukup serius dalam pelaksanaan pemilu, sehingga mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dengan penyesuaian terhadap pasangan calon yang maju," imbuh dia.
Menurut Herwyn, suksesnya PSU bukan hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, termasuk ASN. Untuk itu, ia berharap pelaksanaan PSU Pilkada Palopo ini berjalan lancar dan melahirkan pemimpin yang diharapkan masyarakat.
“Kami berharap PSU di Kota Palopo dapat berjalan aman dan lancar, sehingga dapat melahirkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berkualitas. Siapa pun yang terpilih nantinya, itulah pilihan Tuhan untuk Kota Palopo,” ungkap Herwyn.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menyampaikan bahwa PSU Pilwali Palopo menjadi perhatian khusus pimpinan Bawaslu di tingkat pusat, mengingat pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas demokrasi.
“KPU dan Bawaslu adalah dua penyelenggara yang menjadi instrumen utama demokrasi. Pimpinan pusat memberikan perhatian yang sangat kuat terhadap PSU di Palopo,” kata Mardiana.
Dia mengingatkan bahwa pada 24 Mei 2025 atau hari pencoblosan dilaksanakan, masyarakat diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS masing-masing. Mardiana juga mengingatkan seluruh pihak untuk sama-sama menjaga keberlangsungan PSU ini, terutama bagi ASN agar bersikap netral sebagaimana aturan perundangan-undangan.
Adapun kegiatan ini digelar sekaligus menjadi ajakan kepada seluruh pihak, termasuk ASN, masyarakat dan media untuk berkolaborasi menjaga integritas pelaksanaan PSU. Dengan adanya kegiatan ini, Bawaslu berharap ASN di Kota Palopo dapat menjaga sikap profesional, tidak terlibat dalam politik praktis, serta menjadi contoh bagi masyarakat dalam berdemokrasi secara sehat.
“Kami berharap ASN di Kota Palopo dapat benar-benar menjaga netralitas dan tidak terjerumus pada pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi,” imbuh Mardiana. (nabilah-isak pasa'buan/C)
