JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) turut menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jeneponto jelang pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang.
Bawaslu Jeneponto berencana menggelar sosialisasi terkait netralitas ASN, TNI dan Polri pada 28 September mendatang, yang nantinya mengundang jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, Kodim 1425 Jeneponto dan Polres Jeneponto, serta unsur lainnya.
Ketua Bawaslu Jeneponto, Saiful, yang ditemui di kantornya, Kamis (22/9/2022) pagi, menyebutkan kalau pada kegiatan sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri tersebut, pihaknya akan mendatangkan Prof. Dr. Muhammad Alhamid yang merupakan mantan Ketua Bawaslu Republik Indonesia dan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia sebagai narasumber.
"Sosialisasi netralitas ASN, TNI dan Polri rencananya kita gelar minggu depan, tanggal 28 September 2022, namun untuk tempat kami masih proses penentuan tempatnya, dan kita datangkan Prof Muhammad sebagai narasumber, "kata Saiful.
Sementara itu, pada Pilkada Jeneponto 2018 lalu, tercatat sebanyak 31 orang ASN diproses oleh pihak Pengawas Pemilu dan mendapatkan sanksi dari Komisi ASN, termasuk diantaranya ada yang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) dan 5 orang menjabat kepala dinas.
Selain sekelas Sekda dan kepala dinas, sebanyak 2 orang Kepala Desa pada Pilkada lalu juga diproses pidana dan dijatuhi hukuman pelanggaran pemilu. (Zad)
