MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyiapkan anggaran sekira Rp15 miliar untuk mengatasi dampak inflasi. Rinciannya, bantuan sosial Rp2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp10,5 miliar dan subsidi transportasi umum Rp2,5 miliar.
Anggaran tersebut merujuk pada aturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
Kepala BKAD Sulsel, Muhammad Rasyid mengatakan Pemprov Sulsel melakukan beberapa langkah dalam mengatasi dampak inflasi. Di mana fokus utamanya pada penciptaan lapangan pekerjaan. Konsepnya, dilakukan dengan padat karya dalam beberapa pekerjaan ruas jalan provinsi di Sulsel.
"Bapak gubernur terus mendorong bagaimana program padat karya, yang bisa menyentuh dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," tuturnya.
Terkait dengan bantuan subsidi transportasi, kata dia, sementara dilakukan verifikasi terkait kelengkapan berkas perusahaan. Termasuk rencana selisih kenaikan tarif dari angkutan antar kabupaten khususnya kelas ekonomi.
"Untuk subsidi transportasi ini akan menyasar bagi angkutan umum antar kabupaten yang melayani kelas ekonomi," ujarnya.
"Untuk bantuan sosial, juga sementara dilakukan verifikasi calon penerima bansos sesuai data DTKS Kemensos," sambungnya.
Terpisah, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi dan lebih kompak lagi dalam melakukan penanganan Inflasi di Sulawesi Selatan.
"Penekanannya ini, yang ada kita harus kompak tidak ada yang lemah ataupun yang superioor dalam penanganan inflasi karena ini jamaah," ujar Andi Sudirman.
Apalagi, kata Andi Sudirman, baru-baru ini Tim TPID Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan pada TPID Award 2021 sebagai Tim TPID Provinsi Terbaik 2021 untuk wilayah Sulawesi.
Hal tersebut, kata Andi Sudirman, membuktikan sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Provinsi, Kantor Bank Indonesia (BI), Biro Perekonomian, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya di Provinsi Sulsel.
Sehingga, Ia mengatakan agar dapat menekan inflasi yang terjadi maka dibutuhkan kekompakan dan sinergitas yang baik dari seluruh pihak.
"Harus bersatu dari pusat, provinsi, kabupaten kota untuk penanganan inflasi ini," tutupnya. (B)
