"Soal berapa mau dikasih masuk itu urusannya pemerintah kota. Poin kami adalah bisa masuk APBD pokok 2023. Supaya, 2023 masuk tahapan Pilkada uangnya sudah ada, uangnya masih kurang ada kebijakan ditambah, yang masalah kalau uangnya tidak ada," tuturnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan jika Pilkada ini 2024, kebijakan belum ada sekarang. Kebijakan itu baru kelihatan di pertengahan 2023 karena tahapannya soal pilkada akhir tahun 2023.
Artinya kebijakan umum Anggaran Pilkada baru kelihatan tahun depan, kalau sekarang jika ditanya belum punya angka pasti karena belum bisa diukur. Karena belum menjadi RKA dan DIPA.
"Untuk angka anggaran pilwali belum pasti, yang kita publish. Ada hal tekhnis, yang pertama kalau kita rancang sekarang, inflasi besok naik 6 persen? Masih sama nggak perencanaan kita," tuturnha.
"Inikan barang baru dibahas tahun depan fibalisasi nominal. Makanya diskusi kami dengan pemerintah kota lebih kesiapan pemerintah kota karena Pilkada itu dilaksanakan November 2024. Tahapannya dimulai akhir 2023," sambung Farid.
Dia memprediksi NHPD itu kemungkinan di kuartal terakhir 2023. Perencanaan 2023 kan dibahas 2022. Pasti tidak ada angka karena asumsi makronya ini nanti tekhnisnya nanti tahun depan baru kelihatan.
"Soal proyeksi anggaran? Kita punya pengalaman soal Hibah kemarin, angkanya tidak jauh dari situ. Tapi disesuaikan tekhnis. Angkanya tidak lebih jauh dari 2020. Kurang lebih begitu tapi terlalu dini. Kita menghitung Inflasi, berdampak belanja barang. Jadi tidak bisa kita main-main," jelasnya.
Ditambahkan, yang paling besar sebenarnya komponen honor. Tahun lalu itukan beda tahun depan. Kalau menyusun sekarang belum ada dasar administrasi .
Itemnya secara umum tahapan Pemilu. Pihaknya tidak bisa menyampaikan, misalnya TPS itu kira-kira masih butuh belanja Covid. Kalau masih butuh itu berpengaruh terhadap belanja Belanja kita.
"Misalnya TPS ini berubah anggarannya lebih besar lagi. Sekarang 4.100 TPS. Kalau TPS naik logistik bertambah. Penyelenggara bertambah, KPPS bertambah," pungkasnya.
Sedangkan, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Abd Wahab Tahir menilai jika angka nominal Rp116 miliar untuk Pilwali 2024 terlalu banyak karena akan membebani anggaran daerah.
Maka dia berharap agar Pemkot dan KPU kembali dudul bersama untuk memfinalkan angka nominal berapa rasionalnya untuk pilwali 2024.
