"Kami sangat menyayangkan apa diampaikan Diskominfo Provinsi. Masa tidak tahu menahu. Padahal harus proaktif demi kepentingam masyarakatnya," tuturnya.
Mantan anggota DPRD Sulsel itu menambahkan, ini persoalan serius. Jangan ini jadi suatu masalah. Misalnya Dinas Kominfo Provinsi tidak tau menau soal itu. Tidak boleh begitu, kata dia, Pemrintah daerah harus cari tau hal-hal seperti ini dan berikan solusi.
"Ini demi kepentingan masyarakat. Masa mereka katakan tidak tahu menahu mekanisme itu. Padahal itu peraturan Kementrian Infokom. Maka Diskominfo harus mengakses informasi itu. Bagaimana laporan dan data itu lengkap, bahakan bisa mendesak Pemerintah Pusat mengambil langkah tepat," tegas Ajie.
Diketahui, dari hasil reses dirinya selaku anggota DPD RI, ditemukan juga subsidi belum terbayarkan. 160 ekor dipotong bersyarat. Baru satu yang terbayar sebesar 10 juta. (Yadi/Raksul/A)
