Mantan wakil ketua DPRD Sulsel itu menekankan, Komisi VIII DPR RI akan tetap berpihak kepada rakyat terkait dengan biaya ibadah haji tersebut. Ashabul memastikan, Komisi yang dipimpin tidak hanya berpihak kepada masyarakat yang akan berangkat ibadah haji. Akan tetapi masyarakat umumnya di Indonesia.
"Percayalah, kami di Komisi VIII tetap berpihak pada rakyat. Bukan hanya yang akan berangkat, tapi kepada masyarakat yang masa antriannya masih panjang. Ini bentuk perjuangan kami sebagai wakil rakyat," tegasnya.
Meski demikian, Ashabul menuturkan, bahwa usulan kenaikan dana setoran yang dilontarkan Menag merupakan respon atas kebijakan pemerintah Saudi Arabia yang menaikkan harga beberapa sektor pelayanan haji.
"Selain itu, anggaran dana haji yang ada di BPKH sedapat mungkin dikelola dengan prinsip berkeadilan dan keberlanjutan," jelas dia. (Abu-Yad/B)
