Periode Januari, Ekspor Lalulintas Komoditi Perikanan Sulsel Tembus Rp781,4 Miliar

  • Bagikan
Data Ekspor Lalulintas Komoditi Perikanan Sulsel Periode Januari 2023

MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah diberikan mandat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance.

Di mana, produk hasil perikanan dari hulu hingga hilir melalui Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan pengendalian sistem perkarantinaan ikan, serta pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Dari hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar mencatat volume ekspor komoditi perikanan di Januari 2023 adalah sebesar 15.975 ton senilai Rp781,4 miliar.

Bila dibandingkan dengan volume ekspor pada periode yang sama di tahun sebelumnya, maka volume ekspor komoditi perikanan di Januari 2023 meningkat 32,9 persen dari volume ekspor di bulan Januari 2022 yang hanya sebesar 12.019 ton.

Volume ekspor komoditi perikanan di Januari 2023 didominasi oleh rumput laut kering yang mengambil porsi sebesar 85,3 persen dan produk turunan rumput laut berupa karaginan sebesar 6,4 persen dari total volume ekspor komoditi perikanan Sulawesi Selatan.

Selain rumput laut, komoditi lain yang juga menjadi andalan Sulawesi Selatan di Januari 2023 adalah udang vannamei sebesar 2,5 persen, tuna sebesar 1,8 persen dan gurita sebesar 1,0 persen.

Sementara, ada lima besar negara tujuan ekspor komoditi perikanan Sulawesi Selatan. Yaitu adalah Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Vietnam, dan Amerika Serikat.

Secara keseluruhan ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan ini berhasil menembus pasar di 32 negara di seluruh dunia. Peran Balai Besar KIPM Makassar untuk menjaga produk perikanan Sulawesi Selatan dalam pemenuhan persyaratan impor negara tujuan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dunia terhadap produk perikanan asal Sulawesi Selatan.

"Semoga kelancaran ekspor komoditi perikanan dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan turut mensejahterakan petani ikan dan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Kepala BKIPM Makassar, Sakti Wahyu Trenggono, Sabtu (25/2). (*)

  • Bagikan