JENEPONTO, RAKYATSULSEL - Walaupun usia Kabupaten Jeneponto pada 1 Mei 2023 sudah genap 160 tahun, namun daerah tersebut nampaknya belum berhasil lepas dari persoalan kemiskinan, insfaktruktur yang minim dan prilaku korupsi yang kian nampak tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni sebanyak 50,59 ribu jiwa, dengan presentase kemiskinan mencapai 13,73 persen, yang saling tindis dengan Kabupaten Pangkep sebagai daerah termiskin di Sulsel, yang dimana Pangkep secara presentase lebih tinggi dari Jeneponto, yakni 13,92 persen, namun jumlah penduduk miskinnya lebih sedikit dibandingkan Jeneponto, dengan angka 47, 53 ribu jiwa.
Dengan usia kabupaten yang sudah mencapai 160 tahun dan jumlah penduduk miskin masih besar, hingga tak sedikit pihak yang mengkritisi kinerja pemerintah kabupaten, atau bupati dan wakil bupati, termasuk melalui media sosial atau pun melaui konten- konten parodi saat ini.
"Kalau menurut saya, pemerintah kabupaten tidak serius dalam pengentasan kemiskinan, nah kalau mereka serius, sudah dari dulu Jeneponto itu keluar dari zona atau predikat daerah miskin. Salah satu bukti tidak seriusnya, RPJMDes tidak konek dengan program- program kabupaten, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pernah tidak RPJMDes itu dievaluasi atau dibahas di tingkat kabupaten, kan kenyataannya tidak pernah, bagaimana mau mengentaskan kemiskinan. Kalau saya, bupati dan wakil bupati gagal," kata Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jeneponto, Andi Baso Sugiarto kepada Rakyat Sulsel baru- baru ini.
Tak hanya kemiskinan, insfaktruktur berupaya akses jalan juga banyak dikeluhkan dan hampir tiap hari memenuhi media sosial, yang dimana jalan kabupaten dan desa sangat banyak yang mengalami kerusakan, bahkan diantaranya sudah puluhan tahun tidak tersentuh perbaikan.
"Intinya atau kenyataannya, Jeneponto memprihatinkan, jalan dimana- dimana rusak, bukan cuma ini tahun rusak, tapi sudah bertahun- tahun tidak pernah tersentuh perhatian pemerintah, Jeneponto butuh perubahan, butuh pemimpin yang betul- betul mampu bekerja, bukan yang hebat pencitraan," ujar Salim warga Kec. Batang, Senin (1/5/2023) sore.
Selain kemiskinan, insfaktruktur yang kurang memadai, prilaku korup nampak tinggi di Kabupaten Jeneponto, yang dimana hingga saat ini tidak sedikit pejabat terjerat dan dihukum atas kasus korupsi, serta kian banyaknya kasus dugaan korupsi yang bermunculan, baik yang sudah ditangani oleh pihak penegak hukum atau pun yang belum ditangani.
Termasuk dugaan korupsi pembebasan lahan tahun 2015, dugaan korupsi dana BOK 2022, dugaan korupsi Alkes tahun 2017, dugaan korupsi makan minum pimpinan DPRD, dugaan penipuan dan pencucian uang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2012, serta banyak lagi dugaan korupsi lainnya. (Zadly Kr Rewa)
