MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Isu Dana Bagi Hasil (DBH) di Sulsel kembali dikeluhkan oleh Pemerintah Daerah (Pemkab). Walaupun sudah sering dilakukan, tetap menarik karena menyangkut hajat hidup daerah.
Transparansi DBH diperlukan untuk menghindari rasa curiga dari pihak-pihak yang terkait dalam pembagian DBH. Hal inilah membuat DPRD Kabupaten Sidrap mendatangi DPRD Provinsi Sulsel untuk konsultasi.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Sidrap, Nahruddin Sadide mengakui bahwa persoalan DBH dari Pemprov tak sesuai harapan sehingga pihaknya dari DPRD Sidrap ke DPRD Provinsi melakukan konsultasi agar mencari solusi.
Tunggakan Pemprov soal DHB ini terbilang fantastis. Pasalnya secara regulasi perbulan Rp4 miliar. Hanya saja sekitar 4 bulan menunggak sehingga mengganggu aktivitas jalanya pemerintahan di Kabupaten tersebut.
"Kami kesini konsultasi cari solusi. Karena anggaran DBH Rp4 miliar perbulan. Bagi hasil belum dibayarkan yang jelas kita kesini DBH kapan dicairkan. Kami harap segera dibayarkan," jelasnya, saat ditemui di DPRD Sulsel, Rabu (21/6/2023).
"Kalau tidak salah 4 bulan belum dibayarkan. Ini sudah bulan 6, belarti tidak bayarkan. Informasi tahun lalu juga beberapa bukan belum dibayarkan DBH," sambung dia.
Diketahui, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendanaan Negara, yang bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembanguan dengan porsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah penghasil.
Dia menyebutkan bahwa sebagai wakil rakyat dan Pemda setempat sudah beberapa kali melakukan komunikasi dan menemui pihak Pemprov, hanya saja hasilnya nihil.
Sejau ini belum ada solusi dari Pemprov sehingga aspirasi yabg dikawal belum mendapat hasil. Bahkan belum ada kejelasan dari Pemprov Sulsel terkait DBH di Sidrap yang masih ditahan.
"Kami (Dewan) sampai sampai di demo tukang sampah (petugas sampah), mereka mogok kerja di Sidrap. Karena alokasi gaji dari situ. Jadi kita pakai alokasi yang lain," tegasnya.
Saat melakukan konsultasi di DPRD Sulsel, pihaknya diterima oleh Wakik Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrief. Pada kesempatan ini, pria yang akrab disapa Syahar itu berjanji mengawal serta menuntaskan persoalan tersebut.
"Tadi sudah disampaikan pandangan fraksi terkait dengan DBH karena memang DBH ini salah satu rekomendasi dari BPK supaya ini menjadi prioritas untuk dibayarkan," tuturnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu. Bukan hanya di Sidrap, tapi seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan untuk prioritas diselesaikan.
"Karena dana bagi hasil ini bersumber dari pajak, daerah cukup butuh, kalau Sidrap 4 miliar 4 bulan banyak hal yang bisa ditutupi. Mudah mudah cepat dialokasikan segera penyelesaiannya," ungkapnya. (yadi/B)
