Sedangkan, Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) bahkan menyatakan menolak dengan keras jika dilakukan Munaslub. Menurutnya, usulan munaslub untuk menggantikan Airlangga tersebut tidak mendasar.
"Pasalnya, saat ini seluruh Ketua DPD I Golkar se-Indonesia solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Jelas kita tolak dengan keras karena usulan itu tidak mendasar sama sekali. Golkar Sulsel solid untuk bapak Airlangga. Begitupun seluruh ketua DPD I Golkar se-Indonesia solid dibawah kepempinan bapak Airlangga," tegas TP.
Wali Kota Parepare dua periode tersebut menjelaskan, solidnya pengurus dan seluruh ketua DPD I untuk Airlangga Hartarto terbukti saat Rakernas Partai Golkar baru-baru ini.
"Dalam Rakernas itu kita telah memberikan mandat kepada bapak Airlangga jika kami sangat percaya dengan beliau dan menyerahkan sepenuhnya sikap Partai Golkar untuk Pemilu 2024. Apapun keputusannya, kita kader wajib memperjuangkan," jelas TP.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Attock Suharto menilai isu Munaslub ini muncul karena dinamika di tubuh Partai Golkar memang sedang meninggi. Itu terjadi karena berbagai manuver Airlangga terkait pilpres 2024.
"Sehingga, tidak bisa dipungkiri bahwa di ada gesekan politik di internal hingga ke tingkat senior," katanya.
Hanya saja, untuk Munaslub, Attock menilai bahwa sudah sangat terlambat, karena kalender politik 2024 sudah sangat dekat. Sehingga waktunya sangat sempit untuk menormalisasi partai ini pasca Munaslub.
Ada dua tokoh Golkar yang disebut-sebut bakal "merebut" posisi Ketum, yaitu Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Luhut disebut-sebut mengincar posisi ketua, tapi bukan untuk dirinya, hanya untuk membuka jalan bagi Jokowi mengambil alih Ketum Golkar.
"Namun hal itu akan sulit, mengingat Golkar masih solid, kesalahan Airlangga tidak fatal. Banyak kader Golkar yang berpandangan jika tidak ingin Golkar jatuh ke tangan Luhut," tuturnya. (Yad/B)
