PANGKEP, RAKYATSULSEL - Setelah sebelumnya Ketua DPRD Pangkep, Haris Gani menyayangkan tindakan PT PLN (Persero) ULP Pangkep yang tidak transparan terhadap data pelanggan terkait pembayaran PPJ.
Protes juga ikut dilayangkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangkep, Muh. Husni Rahman, bahkan Husni menyebut jika rincian yang diinginkan pemerintah daerah sudah bertahun tahun tidak digubris bahkan terkesan disembunyikan pihak PLN.
"Setiap ada pertemuan dengan PLN Pangkep yang disampaikan hanya rekap bulanan, padahal kita butuh secara rinci dari data pelanggan itu, karena secara logika pelanggan akan terus bertambah, tiap harinya," ujar Husni Rahman.
Bahkan diakui Husni jika pihaknya pernah melayangkan surat dan berkunjung langsung ke PLN Wilayah Sulselrabar terkait rincian data tersebut namun tidak mendapat respon dari pihak PLN.
"Kami memang maunya secara rinci, kami juga sudah menyurat, bahkan sudah pernah ke PLN Wilayah namun tidak mendapat jawaban," tutup Husni.
Sebelumnya ketua DPRD Pangkep Haris Gani, meradang lantaran PLN Pangkep seolah menyembunyikan data yang menjadi acuan pembayaran pajak ke daerah terkait pajak penerangan jalan (PPJ).
Haris membeberkan jika omset PLN Pangkep yang dipungut perbulannya mencapai Rp50 miliar, dan Pemda menerima bagi hasil melalui PPJ sebesar Rp1,8 hingga Rp2 miliar perbulannya.
Untuk diketahui dari data penerimaan yang dikantongi Bapenda Pangkep, periode Juli 2023, jumlah pelanggan taglis PLN sebanyak 44.897 pelanggan, dengan nilai setoran sebesar Rp.1,9 Miliar, sementara untuk pendapatan dari pelanggan pra bayar sebanyak
55.004 jumlah transaksi dengan pendapatan yang disetor ke daerah senilai Rp369 juta. (Atho)
