Untung Rugi Pilkada Serentak

  • Bagikan
ILUSTRASI

"Saya pikir perlu dijelaskan kepada publik apa urgensi mengubah jadwal Pilkada 2024. Sebab tentu wacana ini memicu lahirnya kontroversi," ujar Nursandy.

"Jangan sampai wacana perubahan ini hanyalah untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang sebenarnya tidak esensial bagi demokrasi kita. Dari kebijakan itu tentu akan ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Terutama pada konteks pemilihan," sambung dia.

Nursandy mengatakan, figur-figur calon kepala daerah yang punya ketergantungan terhadap kekuasaan tentu akan memanen keuntungan.

"Di lain sisi, figur-figur baru yang ingin mencoba peruntungan di Pilkada, praktis alokasi waktu yang dimiliki untuk menaikkan elektabilitasnya semakin berkurang," imbuh dia.

Selain itu, kata dia, kemampuan penyelenggara untuk menjalankan tahapan dengan jarak waktu yang berdekatan antara Pemilu dengan Pilkada juga akan menjadi pertaruhan.

Di Jakarta, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dimajukan. Salah satu pertimbangannya, agar terjadi penyeragaman dokumen perencanaan, yaitu antara penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Juga mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Artinya, baik itu pelantikan maupun pemilihannya pencoblosannya diatur sedemikian rupa sehingga tidak terlalu berjarak sehingga dimungkinkan untuk menyiapkan rencana pembangunan jangka panjang menengah untuk tingkat nasional maupun di tingkat daerah itu bisa sama,” ujar Syamsurizal.

“Dan kesamaan kedua dokumen perencanaan pembangunan itu menyebabkan indikator kinerja utama baik yang dicetuskan dalam konsep pembangunan jangka pendeknya di setiap tahunnya masing-masing tingkat pemerintahan pusat dan daerah itu bisa sama,” sambung politikus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Syamsurizal memaparkan, jikalau indikator kinerja utama untuk tingkat nasional sampai tingkat daerah itu bisa sama maka penyeragaman pembangunan bisa lebih efisien dan lebih efektif dan semakin berpotensi bisa mencapai sasaran yang diinginkan.

  • Bagikan