MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Setyo Boedi Moempoeni Harso menegaskan akan menindak tegas personel polisi yang mencoba terlibat politik praktis pada Pemilu 2024. Setyo mengatakan, Polri harus mengedepankan netralitas secara utuh dalam mengawal setiap tahapan pemilu.
“Kami semua akan netral dalam mengawal pemilu agar aman, damai, dan adil. Tidak ada polemik dan tidak ada anggota yang terlibat dalam politik. Kami netral dan akan mengawasi anggota selama tahapan dan pelaksanaan pemilu," ujar Setyo di acara Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Claro, Senin (13/11/2023).
Setyo mengatakan, pihaknya akan masif melakukan pengawasan netralitas terhadap anggota Polri secara khusus pada di wilayah Sulawesi Selatan. Pada kesempatan itu, Setyo juga menampik informasi yang menyebutkan bahwa personel polisi memasang alat peraga kampanye salah satu calon presiden dan calon wakil presiden di Kabupaten Bantaeng. "Saya jamin itu tidak ada," tegas Setyo.
Dia menegaskan akan memberi tindakan tegas bila terdapat personel yang terlibat langsung pada pelaksanaan pemilu karena itu melanggar ketetapan hukum yang mengikat bagi Polri untuk netral pada pemilu.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli menyampaikan, pihaknya menggelar Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu untuk mengawal tahapan demi tahapan pemilu yang sudah mulai berjalan. Menurut dia, akan segera memasuki tahapan kampanye dan penyaluran logistik (bahan pemilu). Dari dua tahapan ini membutuhkan konsentrasi dalam pengawasan.
Tahapan tersebut, kata dia, masuk kategori rawan untuk disusupi oleh gaya politik licik yang acap kali dilakukan oleh oknum tertentu. “Kampanye rentan memang disusupi transaksi politik uang," ujar Mardiana.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menekankan peran Gakkumdu dalam pengawasan pelaksanaan pemilu merupakan salah satu kunci untuk menjaga demokrasi terus berjalan dengan baik.
Menurut dia, setiap unsur Gakkumdu harus bekerja secara aktif sesuai dengan falsafah Gakkumdu. Tindak pidana pemilu yang terjadi pada pemilu sebelumnya akan menjadi sebuah referensi untuk menciptakan pemilu yang luber dan jurdil.
“Kita semua kawal pemilu yang luber, judir, dan berkualitas dari Sulsel untuk Indonesia. Melalui rapat koordinasi, kita maksimalkan dalam penyamaan persepsi antar semua unsur Gakkumdu,” ujar dia.
Bahkan, kata dia, ketepatan dan kecermatan dalam pemeriksaan dan penindakan bagi para pelanggar harus diperhatikan secara seksama dan secara cepat dengan pedoman kehati-hatian.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menyampaikan, terkait dengan pelaksanaan pemilu juga menjadi pekerjaan rumah untuk menekankan netralitas pada pegawai lingkup Pemprov Sulsel, terutama para ASN yang juga merupakan subjek dari undang-undang pemilu.
Menurut dia, pihaknya akan massif melakukan sosialisasi terhadap dukungan pelaksanaan pemilu yang lancar, bahkan sampai jajaran pemerintahan desa.
“Sebagai Penjabat Gubernur mengimbau kawan-kawan semua khususnya ASN atau aparatur di lingkungan provinsi dan kabupaten-kota harus sama-sama mencegah dan menjauhkan diri kita dari pelanggaran pemilu dan tindak pidana pemilu,” ujar Bahtiar.
Bahtiar mengatakan, Pemprov Sulsel dalam pengawalan pemilu terus dimatangkan, apalagi baru-baru ini, pihaknya baru saja melayangkan surat edaran kepada masing-masing pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk melibatkan tenaga kesehatan sebagai salah satu kekuatan untuk mengawal pelaksanaan pemilu.
“Saya kira menjadi tanggung jawab saya sebagai gubernur untuk mengingatkan para ASN di lingkungan provinsi dan kabupaten dan kota, bahkan mungkin sampai pemerintah terdepan yakni kecamatan dan desa,” ujar dia. (Abu Hamzah-Fahrullah/C)
