JAKARTA, RAKYATSULSEL - Dalam Debat Cawapres 2024 yang berlangsung pada Ahad malam, 21 Januari 2024, Calon Wakil Presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, menyoroti pentingnya keterbukaan informasi agraria sebagai kunci penyelesaian berbagai masalah terkait lahan. Mahfud berpendapat bahwa meskipun keterbukaan informasi seharusnya menjadi fondasi utama, namun pada kenyataannya, data-data agraria seringkali ditutup-tutupi.
Dalam pengalamannya menghadiri sidang-sidang yang membahas isu ini, Mahfud mengungkapkan bahwa informasi mengenai kepemilikan lahan ilegal sering kali tidak tercantum dalam daftar resmi. "Saya punya pengalaman dalam sidang-sidang yang bicarakan ini, informasi tertutup siapa yang punya lahan ilegal. Tidak ada dalam daftar," ucapnya.
Menurut Mahfud, masyarakat sendiri memiliki data terkait masalah tersebut, namun data tersebut baru diungkapkan ketika ada pihak yang secara aktif menanyakannya. Hal ini, menurutnya, mengakibatkan penyelesaian masalah menjadi tidak menyeluruh dan cenderung bersifat reaktif.
"Keterbukaan informasi publik seharusnya bukanlah rahasia. Kita tidak bisa mengatasnamakan keterbukaan informasi sambil menyembunyikan fakta-fakta penting," tegas Mahfud. Ia menekankan bahwa data-data mengenai kepemilikan lahan, termasuk perampasan tanah rakyat dan serobotan perkebunan sawit, seharusnya tidak dikecualikan dari keterbukaan informasi.
"Keterbukaan informasi tentang data-data tersebut sangat penting. Jika kita benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini, data-data harus menjadi basis utama," papar Mahfud MD dengan tegas.
Dengan pernyataannya ini, Mahfud MD menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menangani isu-isu agraria. Keterbukaan informasi dianggapnya sebagai langkah awal yang krusial menuju penyelesaian masalah yang lebih holistik dan efektif.
