PAREPARE, RAKYATSULSEL - DPRD Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti kinerja Dinas Sosial (Dinsos) yang tidak menganggarkan program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) untuk tahun 2024 ini. DPRD Parepare mendesak agar Dinas Sosial mencari solusi untuk bisa mengalihkan anggaran demi penyediaan beras untuk warga miskin itu.
"Ini program Rastra yang kami soroti karena tidak dianggarkan lagi di APBD 2024," ungkap Ketua Komisi II DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna , Rabu (24/1/2024).
Yusuf memaparkan program Rastra merupakan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat yang selama ini menjadi program setiap tahun. Jumlah penerimanya pun sangat banyak.
Program Rastra itu ada kurang lebih 2.000 KK penerima manfaat," terangnya.
Ia memaparkan selain program Rastra, program bantuan untuk masyarakat miskin ekstrem juga tidak ter-cover secara menyeluruh. Dari 173 orang yang terdata, hanya 35 orang yang bisa ter-cover.
"Bantuan masyarakat miskin ekstrem dari 173 orang hanya 35 orang yang ter-cover atau masih ada 138 orang yang belum ter-cover," jelasnya.
Padahal kata legislator Gerindra tersebut, saat pembahasan anggaran pihak DPRD telah memberikan atensi agar program Rastra dan bantuan masyarakat miskin ekstrem diprioritaskan.
"Anggaran memang tidak cukup tetapi celakanya program yang tidak terlaksana justru bantuan Rastra dan masyarakat miskin ekstrem yang tidak terlaksana. Kemarin pembahasan di Banggar rekomendasi kami agar itu dianggarkan," keluhnya.
Makanya Komisi II DPRD Parepare kata Yusuf, kemudian memanggil Dinsos untuk menjelaskan alasan tidak dianggarkannya program Rastra dan tidak ter-cover sepenuhnya bantuan ke masyarakat miskin ekstrem. Pihaknya mendesak agar Dinsos mencari solusi agar kedua program tersebut bisa tetap teranggarkan di APBD Perubahan 2024 nantinya.
"Kami komisi 2 panggil Dinsos ternyata dari kadis sosial lama di Banggar tidak menyampaikan, tidak mengusulkan. Mestinya dia sampaikan di Banggar bahwa ada ini program yang manfaat dirasakan langsung ke masyarakat sehingga teman-teman di Banggar luput dari itu," tegasnya.
Terpisah, Plt Kepala Dinsos Parepare, Halwatiah mengatakan, akan berupaya maksimal mencari solusi atas persoalan itu. Pihaknya akan mengkaji masalah tidak teranggarkannya bantuan Rastra dan tidak ter-cover sepenuhnya masyarakat miskin ekstrem.
"Karena ini dananya besar, maka pemerintah perlu mencari dana itu. Kami berupaya koordinasi ke Bappeda dan Bappeda berjanji berusaha menyiapkan hal itu karena ini bukan uang sedikit," jelasnya. (*)
