JAKARTA, RAKYATSULSEL - Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja ke Belanda pada tanggal 26 Juli - 01 Agustus 2024. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan mempererat hubungan diplomasi dengan pemerintah Belanda, khususnya dalam bidang infrastruktur dan transportasi.
Tim delegasi Komisi V DPR RI dipimpin oleh H. Andi Iwan Darmawan Aras, SE., M.Si dan dihadiri oleh belasan anggota Komisi V dan pejabat pendamping dari Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak Arif Toha dan pejabat BMKG yang wakili oleh Deputi Bidang Klimatologi Bapak Ardhasena Sopaheluwakan, pejabat dari KBRI Den Haag dan pejabat kementerian terkait di Belanda.
Sejumlah agenda yang dijalankan oleh delegasi ini selama di Belanda, antara lain pertemuan dengan Ministry Infrastructure and Water Management Netherland, Pertemuan dengan Badan Klimatologi Belanda (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut/KNMI), Kunjungan ke beberapa fasilitas infrastruktur dan transportasi di kota Amsterdam dan Den Haag.
Menurut Andi Iwan Darmawan Aras, dipilihnya negara Belanda karena berdasarkan Laporan World Economic Forum (WEF), Belanda menjadi negara terbaik ketiga dalam hal infrastruktur di seluruh dunia, selain Hong Kong dan Singapura. Infrastruktur dan fasilitas transportasinya telah terkoneksi antara pelabuhan, bandara, stasiun, dan kawasan industri. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas transportasi Belanda terpelihara dengan baik, material berkualitas tinggi, penggunaan teknologi canggih dan pendanaan yang cukup.
"Kita perlu memperkuat diplomasi dengan negara lain untuk memperkuat pengaturan dan penyelenggaraan infrastruktur di negara kita", tegasnya. Menurutnya anggaran yang besar disektor infrastruktur mesti dapat mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat, mendorong efisiensi biaya angkutan logistik, dan mempererat persatuan bangsa," kata Andi Iwan Aras.
"Kita sudah mendapatkan penjelasan dari negara Belanda terkait managemen pengelolaan air, skema investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public Private Partnership) dalam proyek-proyek infrastruktur dan transportasi, termasuk integrasi transportasi di semua sektor," tambahnya.
"Kita perlu mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai kebijakan dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur dan transportasi demi terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan selamat," jelas Ketua DPD Gerindra Sulsel ini. (*)
