"Banyak program yang kami lakukan. Kami akan pastikan air dan pupuk selalu lancar. Begitu juga dengan benih, racun hama dan jalan tani akan terus ditingkatkan kualitasnya," ujar Syaharuddin.
Mantan wakil Ketua DPRD Sulsel itu menegaskan fokusnya tidak hanya pada pertanian, tetapi juga sektor perkebunan kelapa yang akan menjadi primadona.
Selain itu, Syaharuddin dan Nurkanaah akan mengembangkan sektor peternakan dan perikanan modern, seperti budidaya ikan nila dan emas.
"Kami juga akan mendukung industri batu bata dengan memberikan bantuan berupa peralatan seperti gerobak dan handtraktor mini untuk meningkatkan produksinya," tuturnya.
Dalam hal pendidikan, SAR-Kanaah berkomitmen untuk memastikan guru bersertifikasi yang selama ini mengalami keterlambatan pembayaran gaji akan diprioritaskan. Begitu juga dengan pegawai syara, imam masjid, kepala dusun, dan BPD yang selama beberapa tahun terakhir mengalami ketidaklancaran dalam menerima gaji mereka.
"Kami akan memastikan semua hak-hak mereka terpenuhi dan segala keterlambatan pembayaran akan diselesaikan. Ini adalah janji kami untuk kesejahteraan masyarakat Sidrap," tutup Syaharuddin.
Sedangkan, untuk pemenang Pilkada Sinjai, Pasangan calon bupati dan wakil bupati Hj Ratnawati Arif dan Andi Mahyanto Mazda (RAMAH), juga menyiapkan berbagi visi misi untuk masa depan Kabupaten Sinjai kedepan.
"Kami melihat prospek kedepan, ada visi misi yang jelas dan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Sinjai," jelas calon Bupati terpilih, Ratnawati Arif.
Menurutnya, warga akan merasa terwakili dengan program-program unggulan yang ditawarkan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pertanian hingga pembangunan infrastruktur yang merata.
Salah satu program unggulan yang menarik perhatian adalah komitmen kuat mereka untuk memperluas program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Sinjai.
"Program ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Sinjai," tuturnya.
Selain itu, program di sektor keagamaan juga menjadi hal mendasar yang akan mereka jalankan jika terpilih nanti, salah satunya melakukan perluasan insentif petugas keagamaan. Program ini tidak hanya meyentuh petugas keagamaan seperti Imam Masjid dan guru Mengaji, tapi akan diperluas sampai menyentuh Imam Desa dan Imam Dusun.
"Selain di sektor Pendidikan dan Keagamaan, sejumlah program lainnya diantaranya Pertanian dan Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Kami berkomitmen untuk membawa perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Sinjai, yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat digelar dalam beberapa tahapan.
Tito mengatakan, pelantikan mustahil digelar serentak untuk semua daerah karena pasti ada calon kepala daerah yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pihaknya menjelaskan, tahapan pertama adalah pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 digelar pada 1 Januari 2025. Hal itu merujuk kepada aturan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 berakhir masa jabatannya paling lambat pada 2024.
"Nah bagi kepala daerah (terpilih) yang tidak ada sengketa, tidak ada yang gugat, ngapain berlama-lama. 31 Desember selesai berkahir sesuai UU, (maka) 1 Januari segera dilantik semua sehingga tak terjadi kekosongan," kata Tito, beberapa waktu lalu.
Kemudian, tahapan pelantikan kedua diusulkan bagi peserta pilkada yang masih melakukan gugatan hasil Pilkada 2024 ke MK, jika merujuk kepada masa gugatan selama 45 hari, maka pelantikan gelombang kedua bisa dilakukan pada Februari 2025.
Adanya pergantian posisi pucuk kepemimpinan pun dinilai akan turut berdampak pada keberlanjutan pembangunan. Program-program kepala daerah sebelumnya bisa saja 'disingkirkan' ataupun kembali diadopsi oleh kepala daerah baru.
Pengamat politik, Muhammad Asratillah menilai, ada beberapa faktor mengapa program-program pemerintah sebelumnya banyak yang tidak berhasil dieksekusi hingga akhir kepemimpinannya, salah satunya karena dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang melanda 2020 lalu.
“Banyak kepala daerah terpilih pada 2018 dan 2020 belum bisa mengeksekusi sebagian janji-janjinya karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19,” ujar Asratillah.
Menurutnya, kebijakan pengalihan anggaran membuat program unggulan sejumlah kepala daerah terpaksa tertunda saat itu. Ia mencontohkan Amran Mahmud, mantan Bupati Wajo yang gagal terpilih kembali karena beberapa program revitalisasi besar yang dijanjikannya saat maju dalam Pilkada sebelumnya tak bisa diwujudkan akibat keterbatasan dana akibat pandemi.
Selain faktor anggaran, juga disebut munculnya pemimpin baru karena dinilai masyarakat mencerminkan harapan baru untuk perubahan daerahnya.
“Pasca COVID-19, masyarakat melihat ada stagnasi dalam perekonomian dan kesejahteraan. Mereka ingin wajah-wajah baru yang bisa membawa udara segar dalam kepemimpinan,” jelasnya.
