"APBD sudah diketok palu, jadi harus dipastikan peralihannya sangat mulus dan terstruktur. Tidak boleh ada yang terhambat," tambah Ketua DPD II Golkar Makassar tersebut.
Tim transisi ini, kata Appi, akan bekerja selama satu hingga dua bulan ke depan untuk menyiapkan segala kebutuhan menjelang pelantikan.
"Mereka akan menyinkronkan data dan program kami dengan aturan yang berlaku. Jadi, tidak ada yang bertentangan dengan norma dan kaidah hukum," jelasnya.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Bosowa (Unibos) Makassar, Arief Wicaksono, menilai pembentukan tim transisi penting untuk mendukung kelancaran dan percepatan pemerintahan baru.
"Tim transisi ini bertugas mengutamakan hal-hal yang menjadi prioritas, seperti anggaran dan birokrasi. Fokusnya adalah memastikan pemerintahan baru berjalan dengan efektif," katanya.
Menurut Arief, tim transisi berfungsi sebagai jembatan dalam sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan peralihan pemerintahan dari Danny Pomanto ke Appi-Aliyah.
"Hal ini juga untuk menghindari potensi konflik antara pemerintahan lama dan baru. Program MULIA yang belum tercakup dalam APBD bisa dipikirkan kembali, apakah program lama akan dilanjutkan atau ditinjau ulang dan disisipkan," tutur Arief.
Dengan adanya tim transisi ini, diharapkan peralihan pemerintahan dapat berlangsung mulus dan memberikan dampak positif bagi pembangunan Kota Makassar di masa mendatang. (Yadi/B)
