“Dengan dicabutnya ambang batas ini, peluang lebih luas terbuka bagi calon-calon baru yang memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik,” katanya.
Ia menegaskan, keputusan MK ini adalah langkah positif untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. “Masyarakat kini memiliki ruang yang lebih besar untuk memilih calon pemimpin terbaik tanpa dibatasi oleh aturan yang selama ini menghalangi kesempatan partai politik atau individu dalam kontestasi pemilu presiden,” tuturnya.
Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Rizal Fauzi menilai langkah ini akan membuat kompetisi Pemilihan Umum (Pemilu) Calon Presiden dan Wakil Presiden lebih terbuka dan demokratis.
"Demokrasi yang sehat seharusnya memberi ruang bagi siapa saja untuk bisa mencalonkan diri, termasuk menjadi presiden atau kepala daerah," ujar Rizal Fauzi.
Ia menambahkan bahwa keputusan MK ini merupakan langkah positif dalam mendorong keterbukaan demokrasi di Indonesia. Namun demikian, Rizal mengingatkan pentingnya memperhatikan kualitas kandidat yang diusung.
"Kompetisi yang baik harus diawali dengan persiapan yang matang, dan itu menjadi tugas utama partai politik," tegasnya.
Menurutnya, partai politik perlu memainkan peran besar dalam proses kaderisasi untuk memastikan kualitas para calon yang maju dalam pemilihan.
Rizal juga menyoroti kemungkinan efek negatif dari keputusan ini jika tidak diikuti aturan yang jelas. Ia mengingatkan bahwa banyaknya calon presiden dapat menyebabkan pembengkakan biaya pemilu.
"Karena kalau ada lima atau sepuluh calon (Presiden), otomatis biaya pemilu juga akan membesar. Ini mencakup anggaran untuk atribut, kampanye, hingga proses pemungutan suara," jelasnya.
Untuk itu, Rizal menekankan pentingnya pengaturan turunan dari keputusan MK tersebut. Menurutnya, keputusan ini harus diikuti dengan aturan progresif dan sistematis, agar tidak hanya menjadi ruang kemajuan tanpa memperbaiki proses seleksi kepemimpinan.
Ia juga menyebut bahwa peran Undang-Undang sangat penting dalam memastikan keputusan ini memberikan dampak positif bagi demokrasi Indonesia. Terlebih, MK telah mendorong pembuatan Undang-undang untuk mengatur regulasinya.
