MAKASSAR, RAKYATSULSEL - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) berhasil mencatat penerimaan pajak hingga Rp Rp19,66 triliun.
Angka ini melebihi target penerimaan Kanwil DJP Sulselbartra di 2024, dimana target semula diangka Rp 19,6 Triliun namun tercapai penerimaan hingga 100,34 persen.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Heri Kuswanto menyampaikan angka penerimaan pajak yang melebihi target ini tidak terlepas dari peran aktif seluruh wajib pajak dalam mendukung penerimaan negara dari sektor pajak.
Menurutnya, capaian ini bukan hanya angka, namun hal ini adalah simbol gotong royong seluruh elemen bangsa dalam membangun Indonesia. Kanwil DJP Sulselbartra menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. Kepercayaan dan dukungan seluruh wajib pajak menjadi kunci tercapainya penerimaan.
"Meskipun di tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan ekonomi global, Kanwil DJP Sulselbartra mampu memenuhi target penerimaan yang dicanangkan dengan kontribusi dari sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial yang paling dominan dengan kontribusi sebesar Rp5,36 triliun atau total 27,26 persen dari total penerimaan pajak," ujarnya Senin (6/1/2025)
Dalam penerimaan pajak tahun 2024, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi jenis pajak dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan dengan total Rp7,99 triliun atau 40,63 persen dari total penerimaan. Dibandingkan tahun 2023, penerimaan pajak di Kanwil DJP Sulselbartra tumbuh sebesar 4,04 persen
"Direktorat Jenderal Pajak terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, salah satunya dengan peluncuran Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax yang telah rilis pada 1 Januari 2025 lalu. Coretax merupakan inovasi strategis yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi administrasi perpajakan di Indonesia," jelas Heri
Kanwil DJP Sulselbartra juga berharap dukungan dan kontribusi dari seluruh wajib pajak terus terjaga di tahun 2025.
"Pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi sebuah bentuk kontribusi nyata dalam membangun bangsa yang lebih baik," pungkasnya. (Hikmah/B)
