MAKASSAR, RAKYATSULSEL – Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, menekankan empat poin utama dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 2026, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (30/1/2025).
Forum ini menjadi ajang diskusi strategis untuk merancang pembangunan Makassar ke depan, terutama dalam masa transisi menuju pemerintahan baru.
Danny mengingatkan bahwa RKPD 2026 akan menjadi pedoman bagi pemerintahan baru di Kota Makassar. Oleh karena itu, perencanaan harus mempertimbangkan masukan dari kepemimpinan mendatang.
"Ini RKPD 2026, berarti untuk pemerintahan baru. Jadi, kita harus mendapat input dari mereka," ujarnya.
Namun, Danny juga menyoroti situasi politik yang masih dalam proses hukum terkait sengketa Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Makassar di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tapi sekarang masih berproses hukum, jadi setelah tanggal 11 kita lihat bagaimana status hukumnya. Kalau tidak, tetap harus meminta input dari pemerintahan baru setelah ada keputusan hukum yang tetap," tambahnya.
Danny menegaskan bahwa program yang telah ada harus segera dieksekusi tanpa terjebak dalam perencanaan yang berulang. Ia mencontohkan pembersihan drainase, yang seharusnya dapat dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa perlu masuk dalam perencanaan besar.
